Mantan anggota Komisi II DPR periode 2019–2024 berencana menggelar pertemuan internal untuk membedah dokumen rapat terkait Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan itu kini menjadi sorotan karena muncul dugaan bahwa pasal tersebut diselundupkan untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Rencana pertemuan itu disampaikan Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR pada periode tersebut, Selasa (13/10/2026). Ia mengatakan para mantan anggota komisi ingin menelusuri bagaimana pasal yang dipersoalkan dibahas sebelum masuk ke dalam peraturan KPU.
“Jadi mantan Komisi II yang lama insya Allah akan melakukan pertemuan dan akan membedah persoalan ini, bagaimana sebetulnya tentang apa yang diisukan bahwa pasal itu adalah pasal seludupan,” kata Guspardi saat dihubungi wartawan.
Istilah “pasal selundupan” dalam polemik ini masih berupa dugaan yang dipersoalkan sejumlah pihak. Pertemuan yang direncanakan para mantan anggota Komisi II diharapkan dapat menelaah dokumen rapat dan memberi gambaran mengenai proses pembahasan ketentuan tersebut.
Guspardi merujuk proses rapat Komisi II
Guspardi menyatakan keyakinannya bahwa Pasal 18 ayat (3) tidak pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR. Ia juga merujuk pernyataan Ahmad Doli Kurnia, yang saat itu menjabat Ketua Komisi II.
Menurut Guspardi, Doli berada dalam posisi yang mengetahui proses rapat karena menerima surat dan berkas, memimpin pembahasan, serta membacakan kesimpulan. Ia mengatakan rumusan kesimpulan juga dimintakan pendapat dari anggota Komisi II dan pihak terkait, yakni Kementerian, KPU, Bawaslu, serta DKPP.
“Kalau sudah ketua (Ahmad Doli) yang mengatakan tidak pernah dibahas, itu sudah Bapak meyakini itu,” ujar Guspardi.
Ia menggambarkan proses konsultasi dan penyusunan kesimpulan rapat saat itu berlangsung terbuka. Karena itu, menurut dia, jika pasal tersebut benar dibicarakan dalam RDP, pembahasannya semestinya menjadi perhatian publik dan wartawan.
Guspardi menilai tidak munculnya isu tersebut dalam pemberitaan saat itu menjadi salah satu alasan ia mempertanyakan proses masuknya ketentuan itu. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian Guspardi. Rencana membedah dokumen rapat dimaksudkan untuk menelusuri lebih jauh apa yang tercatat dalam proses konsultasi.
Dua kemungkinan yang disebut sebagai pasal selundupan
Guspardi memaparkan dua kemungkinan yang menurutnya dapat menjelaskan istilah pasal selundupan. Pertama, materi yang kemudian muncul dalam peraturan tidak dimasukkan dalam daftar pokok yang diajukan untuk dibahas bersama. Kedua, materi itu tercantum dalam dokumen konsultasi, tetapi tidak disampaikan atau dibicarakan secara terbuka dalam rapat.
Ia mengatakan perubahan kebijakan dalam PKPU semestinya disertai penjelasan mengenai hal-hal yang akan dikonsultasikan kepada Komisi II. Dengan begitu, menurut Guspardi, anggota komisi dan pihak terkait dapat mengetahui materi yang dibahas sebelum aturan ditetapkan.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya materi dalam dokumen yang tidak mendapat perhatian selama pembicaraan. Dalam pandangannya, bila pasal tersebut memang menjadi bagian dari materi konsultasi, semestinya ada pembahasan yang dapat diketahui peserta rapat maupun publik.
Dokumen rapat menjadi bagian penting dalam rencana penelusuran mantan anggota Komisi II. Guspardi belum menjelaskan kapan pertemuan internal itu akan dilaksanakan. Ia hanya menyampaikan bahwa para mantan anggota komisi berencana berkumpul untuk memeriksa persoalan tersebut.
Uji publik PKPU ikut dipersoalkan
Di luar proses konsultasi dengan DPR, Guspardi turut mempertanyakan uji publik sebelum PKPU diterbitkan. Ia merujuk pada keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang, menurutnya, mengindikasikan bahwa uji publik atas ketentuan yang dipersoalkan tidak pernah dilakukan.
Guspardi menilai uji publik diperlukan agar masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan aturan. Ia mengatakan berbagai elemen masyarakat telah menyampaikan bahwa uji publik terkait persoalan tersebut tidak dilakukan.
Belum adanya uji publik, menurut Guspardi, menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa bersama dengan dokumen konsultasi dan catatan rapat. Pernyataan itu menambah dimensi polemik: bukan hanya soal apakah pasal dibahas di Komisi II, tetapi juga bagaimana proses penyusunan dan konsultasi aturan berlangsung.
Rencana pemeriksaan dokumen oleh para mantan anggota Komisi II belum dengan sendirinya membuktikan ada atau tidaknya pasal yang diselundupkan. Hasil penelaahan mereka dapat memberi konteks terhadap perdebatan yang berkembang, sementara klaim dan keterangan yang berbeda tetap perlu dicermati berdasarkan dokumen serta proses yang dapat diverifikasi.
