Ketentuan pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu itu meminta syarat ijazah SMA untuk pasangan calon dihapus, sebagaimana diberitakan Tirto.id, Kompas.com, dan Suara Merdeka.
Pokok perkara yang disorot adalah batas pendidikan sebagai salah satu syarat pencalonan. Jika permintaan tersebut dikabulkan, aturan mengenai pendidikan minimal bagi capres dan cawapres akan berubah. Namun, penghapusan syarat itu belum menjadi keputusan MK. Permohonan masih harus dinilai melalui proses persidangan sebelum hakim menentukan apakah ketentuan yang digugat bertentangan dengan dasar hukum yang menjadi acuan pengujian.
Perdebatan berpusat pada syarat pendidikan
Permintaan untuk menghapus syarat ijazah SMA menyentuh cara undang-undang menentukan kelayakan seseorang untuk maju dalam pemilihan presiden. Di satu sisi, persyaratan pendidikan dapat dipandang sebagai ukuran administratif yang berlaku bagi calon. Di sisi lain, penggugat meminta agar batas pendidikan tersebut tidak lagi menjadi ketentuan yang menghalangi pencalonan.
Itulah inti isu yang bisa dipastikan dari pemberitaan mengenai gugatan ini. Informasi yang dirangkum media menyebut sasaran permohonan adalah syarat pendidikan capres dan cawapres, bukan penghapusan seluruh persyaratan pencalonan. Karena itu, perkara ini perlu dibaca secara terbatas: yang diminta untuk ditinjau adalah ketentuan tentang ijazah SMA.
Gugatan tersebut belum dengan sendirinya mengubah aturan. Sebelum ada putusan, syarat yang tercantum dalam UU Pemilu tetap menjadi ketentuan yang berlaku. Tahap pemeriksaan di MK akan menentukan apakah permintaan penggugat dapat diterima dan bagaimana hakim menilai pokok pengujiannya.
Putusan MK akan menentukan arah aturan
Uji materi memberi ruang bagi pemohon untuk meminta MK menilai suatu ketentuan dalam undang-undang. Dalam perkara ini, perhatian publik tertuju pada apakah syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan atau perlu diubah. Hasilnya bergantung pada pertimbangan hakim, bukan semata-mata pada tuntutan yang disampaikan pemohon.
Jika permohonan dikabulkan, dampak langsungnya berkaitan dengan aturan pendidikan yang menjadi prasyarat pencalonan. Sebaliknya, apabila permohonan tidak dikabulkan, ketentuan yang dipersoalkan tidak berubah melalui gugatan tersebut. Kedua kemungkinan itu masih terbuka sampai MK mengeluarkan putusan.
Perkara ini juga menggarisbawahi bahwa syarat pencalonan tidak hanya menjadi urusan peserta pemilu. Ketentuan itu menentukan kriteria yang harus dipenuhi seseorang sebelum dapat maju sebagai capres atau cawapres. Perubahan pada satu syarat dapat mengubah batas administratif pencalonan, tetapi tidak serta-merta menjawab perdebatan tentang kriteria lain yang mungkin dianggap relevan.
Belum ada perubahan sebelum putusan
Judul pemberitaan Kompas.com menyebut gugatan serupa kembali diajukan, sementara Tirto.id dan Suara Merdeka juga menyoroti permintaan penghapusan syarat ijazah SMA. Kesamaan pokok yang muncul dalam laporan tersebut adalah sasaran pengujian, yakni ketentuan pendidikan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rincian mengenai siapa pemohon dan argumentasi hukumnya tidak menjadi pokok informasi dalam ringkasan pemberitaan yang tersedia.
Karena itu, perkembangan yang perlu ditunggu adalah jalannya pemeriksaan dan putusan MK. Sampai hakim memutus perkara, belum ada dasar untuk menyatakan syarat tersebut telah dicabut atau tidak berlaku. Perubahan aturan hanya dapat dipastikan setelah ada keputusan yang menyelesaikan permohonan uji materi itu.
Untuk saat ini, gugatan tersebut membuka kembali perdebatan mengenai batas pendidikan calon pemimpin nasional. Namun, keputusan akhirnya berada pada MK. Putusan itulah yang akan memastikan apakah syarat ijazah SMA tetap dipakai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden atau tidak.
