Amunisi uranium terdeplesi dirancang untuk menembus lapisan baja, tetapi persoalan tidak berhenti ketika proyektil mengenai sasaran. Serpihan yang tertinggal dapat menimbulkan paparan bagi orang yang bersentuhan langsung dengannya, sementara dampak kesehatan dan lingkungan dalam jangka panjang masih menjadi bahan perdebatan.
Material ini bukan uranium untuk senjata nuklir. Uranium terdeplesi merupakan sisa pengolahan uranium yang sebagian besar unsur radioaktifnya telah dihilangkan. Meski begitu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyebutnya memiliki sifat toksik secara kimiawi dan radioaktif. Perbedaan antara kemampuan militer dan potensi bahayanya itulah yang membuat amunisi ini terus diperdebatkan.
Dirancang menembus kendaraan lapis baja
Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan amunisi tersebut pada 1970-an. Kepadatan uranium membuatnya efektif sebagai bahan pada ujung proyektil tank, mortir, dan amunisi lain yang ditujukan untuk menembus perlindungan baja. Uraian mengenai karakteristik amunisi ini, yang dikutip detikNews dari BBC, menyebut proyektil dapat mengalami proses penajaman saat menghantam sasaran dan berpotensi terbakar setelah benturan.
Uranium terdeplesi juga pernah dipakai untuk memperkuat lapisan pelindung baja pada kendaraan tempur. Dengan demikian, material yang sama dapat digunakan untuk meningkatkan daya tembus amunisi sekaligus memperkuat perlindungan kendaraan.
Catatan penggunaannya mencakup Perang Teluk pada 1991, konflik Kosovo pada 1999, serta Perang Irak pada 2003. Kemampuan menembus baja menjelaskan nilai militernya, tetapi sisa material setelah pemakaian memunculkan persoalan bagi wilayah yang terdampak konflik.
Risiko langsung berbeda dengan kepastian dampak
IAEA menilai tingkat radioaktivitas uranium terdeplesi jauh lebih rendah daripada uranium alami. Namun, lembaga itu memandang toksisitas kimianya sebagai perhatian yang lebih besar dibandingkan efek radiasi. Risiko juga perlu diperhitungkan pada orang yang memegang atau bersentuhan langsung dengan pecahan amunisi.
Gambaran mengenai dampak kesehatan tidak sepenuhnya seragam. Komite Ilmiah PBB (UNSCEAR), dalam laporan 2016, tidak menemukan bukti adanya keracunan signifikan akibat paparan amunisi tersebut. Temuan itu tidak menghapus peringatan IAEA mengenai bahaya bagi orang yang menangani serpihan secara langsung.
Program Lingkungan PBB (UNEP) pada 2022 menyebut sejumlah kemungkinan gangguan yang berkaitan dengan paparan, termasuk iritasi kulit, gagal ginjal, dan peningkatan risiko kanker. Rumusan tersebut merupakan peringatan mengenai potensi dampak, bukan kepastian bahwa setiap paparan akan menimbulkan penyakit. Lama dan tingkat paparan, menurut gambaran yang disampaikan dalam laporan-laporan itu, tetap menjadi bagian penting dalam menilai risiko.
Penelitian pada 2019 juga melaporkan potensi hubungan antara penggunaan amunisi uranium terdeplesi dan risiko cacat lahir di Nasiriyah, Irak. Hubungan yang dilaporkan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa amunisi tersebut menjadi penyebab. Namun, temuan tersebut menambah perhatian terhadap kemungkinan dampak pada masyarakat di wilayah bekas penggunaan.
Belum ada larangan internasional khusus
Secara hukum, amunisi uranium terdeplesi tidak digolongkan sebagai senjata nuklir. Hingga kini, tidak ada traktat internasional khusus yang secara langsung melarang penggunaannya. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa penggunaan amunisi itu sah menurut hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa.
Posisi hukum tersebut tidak menghentikan desakan agar penggunaannya dilarang. Koalisi Internasional untuk Pelarangan Senjata Uranium mendorong pelarangan dengan alasan potensi dampak berkepanjangan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Perbedaan antara penilaian legal dan kekhawatiran kemanusiaan membuat perdebatan tentang amunisi ini tetap berlangsung.
Bagi warga di wilayah konflik, perhatian praktis tertuju pada sisa amunisi yang mungkin ditemukan setelah pertempuran. Peringatan IAEA mengenai kontak langsung dengan serpihan memberi alasan untuk tidak menanganinya sembarangan. Sementara itu, laporan badan-badan internasional dan tuntutan koalisi pelarangan terus menjadi bagian dari perdebatan mengenai bagaimana risiko tersebut harus ditangani.
