Warga Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan, belum menentukan sikap atas dugaan kasus yang menyeret kepala desa mereka, Angely Emitasari. Mereka menunggu hasil penanganan aparat sebelum memutuskan apakah akan membawa persoalan itu ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Camat Sukorame.
Kasus tersebut mencuat setelah Angely, yang dikenal dengan inisial AE, dikabarkan berada bersama seorang anggota polisi di sebuah hotel di Kota Batu pada Sabtu dini hari, 7 November 2026. Dugaan itu belum menjadi putusan hukum. Sejumlah pihak masih menunggu pemeriksaan dan kepastian mengenai peristiwa yang beredar luas tersebut.
Seorang warga Kedungkumpul yang identitasnya dirahasiakan mengatakan masyarakat akan mempertimbangkan langkah lanjutan setelah proses hukum menunjukkan hasil. “Intinya warga menunggu proses hukum yang sudah berjalan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, warga akan menentukan langkah selanjutnya. Bisa melapor ke BPD maupun Camat Sukorame,” ujarnya, seperti dikutip FaktualNews.co pada Sabtu, 14 November 2026.
Warga menahan diri sebelum mengambil langkah
Sikap menunggu itu mencerminkan kehati-hatian warga menghadapi kabar yang belum memperoleh kesimpulan resmi. Warga yang sama menyebut Angely selama ini dikenal baik oleh sebagian masyarakat dan kerap berbagi. Namun, ia juga mengatakan kabar serupa pernah beredar sebelumnya. Pernyataan tersebut merupakan kesaksian seorang warga, bukan konfirmasi atas dugaan yang sedang diperiksa.
FaktualNews.co melaporkan, masyarakat berharap penanganan perkara berjalan jelas agar kabar simpang siur tidak terus berkembang. Warga belum menyatakan akan meminta tindakan terhadap kepala desa sebelum mengetahui hasil pemeriksaan. Rencana menyampaikan persoalan ke BPD atau camat masih berupa kemungkinan, bukan laporan yang telah diajukan.
Dalam laporan yang sama disebutkan, istri sah anggota polisi tersebut telah mendatangi Polres Batu dan menyerahkan buku nikah kepada penyidik. Sejumlah barang dari hotel juga dikabarkan diamankan untuk kepentingan pemeriksaan, termasuk seprai, handuk, pakaian, selimut, dan sebuah mobil Toyota Kijang Innova hitam bernomor polisi L 1050 CXC. Informasi mengenai barang-barang itu berasal dari pemberitaan kasus, bukan hasil putusan pengadilan.
Pemkab Lamongan menanti dasar untuk bertindak
Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan belum akan menentukan sanksi administratif sebelum memperoleh kejelasan proses hukum. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan ia telah mendapat informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tetapi pemkab belum ingin mendahului proses yang ditangani aparat.
Yuhronur menyebut pemerintah daerah akan menunggu hasil yang jelas sebelum mempertimbangkan pembinaan atau tindakan terhadap kepala desa. Ia juga mengingatkan pejabat publik bahwa posisi mereka membawa tanggung jawab moral di hadapan warga. Menurutnya, perkara ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin desa.
Sikap itu sejalan dengan keterangan Sekretaris Daerah Lamongan Moh. Nalikan yang diberitakan Koran Memo. Pemkab, kata Nalikan, akan menindaklanjuti persoalan setelah proses hukum berkekuatan tetap agar keputusan administratif memiliki pijakan. Ia juga mengatakan pemerintah daerah belum menerima laporan resmi dan informasi yang beredar masih dipantau.
Kepala Dinas PMD Lamongan Joko Raharto sebelumnya menyatakan belum menerima surat atau dokumen resmi terkait dugaan tersebut. Karena itu, dinas belum mengambil langkah konkret. Joko menyampaikan bahwa sanksi, jika nantinya memiliki dasar, akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap anggota polisi berjalan
Penanganan terhadap anggota kepolisian berlangsung melalui jalur berbeda dari urusan administrasi pemerintahan desa. Suara Surabaya melaporkan anggota Polsek Gunung Anyar yang diduga melanggar kode etik diperiksa Propam Polda Jawa Timur dan ditempatkan dalam penempatan khusus. Pemeriksaan etik itu belum dengan sendirinya memastikan seluruh dugaan dalam perkara telah terbukti.
Pelaporan ke Polres Batu oleh istri sah anggota polisi juga menjadi bagian dari proses yang berjalan. Adapun Pemkab Lamongan menunggu kepastian dari jalur hukum sebelum mengambil keputusan atas posisi Angely sebagai kepala desa. Dua proses tersebut memiliki kewenangan berbeda: kepolisian menangani dugaan pelanggaran anggota, sedangkan pemerintah daerah mempertimbangkan tindak lanjut terhadap kepala desa.
Untuk warga Kedungkumpul, keputusan berikutnya masih bergantung pada perkembangan pemeriksaan. Mereka belum menyampaikan langkah resmi ke BPD maupun kecamatan. Pemkab Lamongan juga belum mengumumkan sanksi, sembari menunggu hasil yang dapat dijadikan dasar tindakan.
