Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan lahan di Tanah Abang yang dipersoalkan Hercules Rosario de Marshal merupakan aset negara. Ara menyampaikan bahwa status tanah tersebut telah dikonfirmasi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian ATR/BPN, dan pihak BUMN, sementara rencana pembangunan rumah susun di lokasi itu belum dapat berjalan karena sengketa masih bergulir.
Pernyataan Ara muncul setelah Ketua Umum GRIB Jaya itu meluapkan protes di kantor Kementerian ATR/BPN. Dalam video yang diunggah GRIB Jaya, Hercules mengatakan dirinya mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan tanah tersebut. Ia merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah terkait lahan itu.
Ara menyebut lahan Tanah Abang milik PT KAI
Dalam tanggapan tertulis kepada detikcom pada Rabu, 21 Oktober 2026, Ara menyatakan telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak. Ia menyebut Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria sebagai pihak yang telah dimintai keterangan.
“Menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” kata Ara.
Ara mengatakan lahan itu direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat. Namun, lokasi tersebut belum bisa dimanfaatkan. Ia menegaskan pemerintah perlu hadir untuk menggunakan aset negara demi membantu rakyat, tetapi persoalan kepemilikan yang belum tuntas menjadi hambatan.
Rencana hunian vertikal itu berkaitan dengan upaya menyediakan tempat tinggal bagi warga yang tinggal di bantaran rel. Kementerian PKP disebut mencari lahan milik negara yang dapat dibangun menjadi hunian, sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Prabowo untuk merelokasi masyarakat di kawasan tersebut.
Ara pernah mengunjungi lahan itu pada April 2026 bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu Hercules dan menemukan adanya dua klaim kepemilikan atas tanah yang sama. Setelah itu, Kementerian PKP berupaya mengklarifikasi status lahan melalui instansi terkait.
GRIB Jaya mengajukan klaim kepemilikan berbeda
Di sisi lain, Tim Advokasi dan Hukum GRIB Jaya menyatakan lahan tersebut bukan milik PT KAI, melainkan masih terkait dengan ahli waris Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi. Ketua tim, Wilson Colling, menyebut tanah itu memiliki alas hak berupa verponding era Belanda yang dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.
Menurut Wilson, ahli waris masih menguasai dan menempati lahan tersebut. Ia merujuk surat keterangan PM 1 dari lurah setempat yang, menurut pihaknya, menunjukkan penguasaan fisik oleh ahli waris pada 2004 hingga 2007 dan berlanjut sampai sekarang.
Wilson juga mempersoalkan dasar administrasi yang digunakan untuk klaim PT KAI. Ia menyebut Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 terbit pada 2008 melalui proses administrasi di Kementerian Perhubungan, dengan merujuk verponding Nomor 14399. Menurut GRIB Jaya, lokasi yang tercantum dalam verponding tersebut bukan berada di Tanah Abang.
Klaim itu berbeda dengan keterangan ATR/BPN. Iljas Tedjo Prijono menyatakan tanah seluas 4,3 hektare di Tanah Abang tercatat sebagai aset PT KAI. Ia menyebut data kementerian menunjukkan bidang tersebut terdaftar dengan HPL Nomor 17 dan 19.
Gugatan membuat rencana rusun tertunda
Sengketa tersebut kini masuk ke proses hukum. Sulaeman Effendi, dengan bantuan Hercules dan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, menggugat perkara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut terdaftar pada 16 April 2026 dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN Brigjen Pol Hendra Gunawan mengatakan proses gugatan masih berjalan, termasuk pemeriksaan berkas dan penetapan status quo. Kondisi itu membuat rencana pembangunan di atas lahan belum dapat dilaksanakan.
Ara juga meminta bantuan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional Dedi Prasetyo untuk menangani persoalan tersebut. Dalam pertemuan di Kementerian PKP pada 13 Oktober 2026, Ara menyoroti lahan strategis yang menurutnya dikuasai pihak ketiga dan berharap aset negara dapat dikuasai kembali oleh negara.
Perbedaan klaim atas lahan Tanah Abang kini harus diuji melalui proses hukum dan pemeriksaan dokumen. Kepastian status tanah akan menjadi penentu bukan hanya bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi kelanjutan rencana rumah susun yang ditujukan untuk masyarakat.
