Hampir satu dari lima anak Indonesia berusia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 itu kembali menyoroti tantangan kesehatan anak, terutama ketika konsumsi minuman manis dan pola makan yang belum seimbang masih menjadi persoalan.
Pada peringatan Hari Anak Nasional, Kamis, 23 Juli 2026, perhatian terhadap obesitas anak mengemuka bersamaan dengan ajakan memperkuat pencegahan sejak dini. Risiko ini bukan hanya menyangkut kondisi kesehatan anak saat ini, tetapi juga dapat berpengaruh pada kebutuhan layanan kesehatan di masa mendatang.
Data SKI 2023 yang dikutip Novo Nordisk menyebut hampir satu dari lima anak usia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Sementara itu, studi Kementerian Kesehatan pada 2024 menyatakan satu dari lima anak usia sekolah dalam rentang usia yang sama mengalami obesitas. Kedua data tersebut memakai istilah dan tahun rujukan berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan besarnya persoalan.
Konsumsi gula dan pola makan menjadi perhatian
Salah satu faktor yang disorot adalah tingginya konsumsi produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), termasuk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Produk semacam ini disebut mudah diakses dan terjangkau, sehingga upaya menjaga pola konsumsi anak menjadi tantangan bagi keluarga maupun lingkungan di sekitarnya.
Penelitian Ferretti dan Mariani pada 2019 menempatkan Indonesia di urutan ketiga, setelah Maldives dan Thailand, dalam konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di Asia Tenggara. Studi Kementerian Kesehatan pada 2024 juga mencatat hampir setengah anak Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis setiap hari.
Di sisi lain, sembilan dari sepuluh anak belum memenuhi rekomendasi konsumsi buah dan sayur. Kombinasi konsumsi minuman manis yang tinggi dan rendahnya pemenuhan rekomendasi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai lingkungan pangan anak.
Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, antara lain tekanan darah tinggi, diabetes melitus, dan penyakit jantung. Karena itu, persoalan obesitas anak tidak berhenti pada angka berat badan. Pencegahan juga berkaitan dengan upaya menekan risiko gangguan kesehatan yang dapat membutuhkan perawatan jangka panjang.
Dampak obesitas anak meluas ke pembiayaan kesehatan
Beban penyakit tidak menular turut berdampak pada pembiayaan kesehatan. Laporan BPJS Kesehatan menyebut penyakit katastropik menyerap sekitar 26 persen anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan nilai mencapai Rp 50,28 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan biaya untuk penyakit yang memerlukan pengobatan intensif, tindakan medis berulang, atau perawatan berkepanjangan.
Meski data itu mencakup beban penyakit katastropik secara luas, tingginya risiko penyakit terkait konsumsi GGL membuat pencegahan pada anak menjadi relevan bagi kesehatan publik sekaligus keberlanjutan pembiayaan. Upaya promotif dan preventif dinilai perlu berjalan seiring, bukan hanya setelah masalah kesehatan muncul.
Dalam konteks itu, penerapan cukai pada MBDK menjadi salah satu usulan kebijakan. Rekomendasi WHO dan UNICEF menyebut kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi konsumsi gula dan mendorong produsen merumuskan ulang produk. Studi CISDI bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperkirakan cukai dapat menaikkan harga MBDK hingga 20 persen dan menurunkan konsumsi hingga 18 persen.
Namun, kebijakan tersebut belum terealisasi. Pemerintah sebelumnya memasukkan komitmen pemberlakuan cukai MBDK dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025. Pada awal 2026, pemberlakuannya ditunda dengan alasan kondisi perekonomian nasional belum cukup kuat. Bahan yang tersedia juga menyoroti adanya tantangan politik dan komersial, termasuk keberatan industri terhadap dampak kebijakan pada biaya dan harga jual.
Pencegahan perlu dimulai dari lingkungan anak
Selain pilihan kebijakan fiskal, pencegahan membutuhkan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Novo Nordisk menyatakan telah bekerja sama dengan UNICEF sejak 2019 dalam kemitraan global untuk mendorong lingkungan pangan, pola makan, dan sekolah yang lebih sehat bagi anak. Di Indonesia, kolaborasi itu disebut mencakup penguatan bukti ilmiah, advokasi kebijakan, serta intervensi berbasis sekolah.
Perusahaan tersebut juga menyoroti kebutuhan layanan bagi anak dengan diabetes tipe 1. International Diabetes Federation memperkirakan satu dari tiga orang di Indonesia yang memiliki diabetes tipe 1 adalah anak-anak dan remaja. Karena itu, agenda kesehatan anak mencakup pencegahan obesitas sekaligus akses terhadap diagnosis, pengobatan, dan pendampingan yang tepat.
Data yang ada menunjukkan pencegahan obesitas anak membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga pembuat kebijakan. Penguatan lingkungan pangan dan sekolah yang lebih sehat, disertai layanan kesehatan yang memadai, akan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak Indonesia ke depan.
