Hary Tanoesoedibjo melaporkan Jusuf Hamka ke polisi setelah menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan di ruang publik dan media sosial telah melampaui batas. Executive Chairman MNC Group itu menyatakan laporan tersebut dibuat karena tudingan yang beredar dinilainya menyerang karakter, mencemarkan nama baik, serta menyangkut perusahaan-perusahaan dalam MNC Group.
Laporan Polisi Hary Tanoesoedibjo terhadap Jusuf Hamka
Hary Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa laporan polisi telah dibuat dengan Jusuf Hamka sebagai terlapor pada Rabu, 30 September 2026. “Saya telah membuat laporan polisi untuk terlapor Jusuf Hamka,” ujar Hary.
Menurut Hary, ia telah mengenal Jusuf Hamka selama sekitar 30 tahun. Persoalan tersebut semula tidak direncanakan untuk dibawa ke ranah pidana. Namun, sikap itu berubah setelah muncul pernyataan Jusuf Hamka yang, menurut Hary, menyerang dirinya secara pribadi dan perusahaan-perusahaan di bawah MNC Group.
“Awalnya saya tidak berencana membuat laporan polisi. Namun, saya menilai pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jusuf Hamka di ruang publik, termasuk melalui media sosial, sudah melampaui batas. Pernyataan itu mengandung fitnah, menyerang karakter, dan mencemarkan nama baik saya,” kata Hary.
Tudingan Penipuan yang Dipersoalkan Hary Tanoesoedibjo
Salah satu pernyataan yang dipersoalkan dalam laporan Hary Tanoesoedibjo terhadap Jusuf Hamka adalah tudingan bahwa dirinya melakukan penipuan. Hary memandang istilah tersebut sebagai tuduhan serius karena dapat dikaitkan dengan tindak pidana.
Ia menilai dugaan tindak pidana seharusnya disampaikan melalui proses hukum dan didukung bukti. “Saya disebut menipu. Istilah menipu mengandung tuduhan serius dan dapat dikaitkan dengan tindak pidana. Jika memang ada dugaan tindak pidana, seharusnya dugaan itu disampaikan melalui proses hukum dan didukung bukti,” ujarnya.
Dalam sengketa atau perbedaan pandangan, mekanisme hukum menjadi jalur untuk menguji dalil, bukti, dan tanggapan dari para pihak. Proses tersebut membedakan tuduhan yang beredar di ruang publik dengan perkara yang diperiksa melalui prosedur hukum.
Perkara NCD 1999 dan Bantahan soal CMNP
Hary juga menyinggung perkara Negotiable Certificate of Deposit atau NCD yang bermula pada 1999. Ia menegaskan perkara itu merupakan perkara perdata yang masih berproses di pengadilan. Secara umum, NCD adalah instrumen yang berkaitan dengan simpanan berjangka dan dapat diperjualbelikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Hary, Jusuf Hamka pada saat itu merupakan pemegang saham kecil di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP. Karena itu, ia menilai narasi yang memberi kesan Jusuf Hamka sebagai pemilik CMNP pada 1999 tidak menggambarkan keseluruhan keadaan.
Hary turut membantah pernyataan mengenai denda Rp500 miliar yang disebut belum selesai dibayarkan terkait kasus lingkungan hidup. “Dia juga menyebut denda Rp500 miliar yang belum selesai dibayar terkait kasus lingkungan hidup, padahal setelah dilakukan verifikasi, tidak ditemukan kasus seperti yang disebutkan tersebut,” kata Hary.
Pernyataan soal Bank MNC, PPN Properti, dan Saham
Pernyataan Jusuf Hamka yang menyebut Bank MNC sebagai “Bank MCK” juga dipersoalkan Hary. Ia mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sepele karena bank berhubungan dengan dana masyarakat serta kepercayaan publik. Reputasi merupakan unsur yang berkaitan dengan hubungan bank dan nasabah.
Hary juga membantah tudingan mengenai PPN properti sebesar Rp4 triliun yang disebut belum disetorkan. “Apa yang dituduhkan adalah menyesatkan tanpa dasar sama sekali. Sebagai gambaran, jika Rp4 triliun dimaksudkan sebagai PPN atas penjualan properti, angka tersebut mengandaikan nilai penjualan lebih dari Rp36 triliun. Betul-betul fitnah yang keji,” tegasnya.
Menurut Hary, sejumlah saham perusahaan dalam grup sempat mengalami penurunan harga setelah pernyataan-pernyataan itu beredar. Ia menyebut MNC Group memiliki ratusan ribu pemegang saham sehingga dampaknya berpotensi dirasakan banyak orang. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki publik, sehingga informasi terkait perusahaan dapat menjadi perhatian para pemegang saham.
Poin Penting
- Hary Tanoesoedibjo menyatakan telah membuat laporan polisi terhadap Jusuf Hamka pada 30 September 2026.
- Hary menilai sejumlah pernyataan di ruang publik dan media sosial mengandung fitnah, serangan karakter, serta pencemaran nama baik.
- Perkara NCD yang bermula pada 1999, menurut Hary, merupakan perkara perdata yang masih berproses di pengadilan.
- Hary membantah tudingan tentang denda Rp500 miliar, sebutan terhadap Bank MNC, dan PPN properti Rp4 triliun.
- Hary mengatakan laporan tersebut diharapkan diproses dengan baik dan hukum ditegakkan.
Pertanyaan Seputar Laporan Hary Tanoesoedibjo
Kapan Hary Tanoesoedibjo membuat laporan polisi?
Hary menyatakan laporan polisi terhadap Jusuf Hamka dibuat pada Rabu, 30 September 2026.
Apa alasan Hary Tanoesoedibjo melaporkan Jusuf Hamka?
Hary menilai sejumlah pernyataan Jusuf Hamka di ruang publik dan media sosial telah melampaui batas, mengandung fitnah, menyerang karakter, serta mencemarkan nama baiknya.
Apa status perkara NCD yang disebut Hary?
Menurut Hary, perkara NCD yang bermula pada 1999 merupakan perkara perdata yang masih berproses di pengadilan.
Apa harapan Hary setelah laporan dibuat?
Hary berharap proses hukum berjalan dengan baik dan hukum ditegakkan. Ia menyatakan setiap orang perlu bertanggung jawab atas tuduhan yang disampaikan di ruang publik, terutama melalui media sosial yang jangkauannya luas. Proses laporan Hary Tanoesoedibjo terhadap Jusuf Hamka ditempuh melalui mekanisme hukum.
