Peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik di Indonesia dirancang bertahap sampai 2060. Pemerintah akan memulainya dari sepeda motor yang dipakai untuk pekerjaan dan perjalanan sehari-hari, sebelum memperluas sasaran ke seluruh provinsi serta berbagai jenis kendaraan lain.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan rencana itu dalam Periklindo Electric Vehicle Conference di Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Menurut Faisol, jumlah kendaraan yang akan masuk dalam agenda penggantian mencapai lebih dari 170 juta unit. Kendaraan listrik yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
“Kita juga sedang menyiapkan roadmap untuk kendaraan listrik hingga tahun 2060, di mana kita pelan-pelan akan mengganti semua kendaraan yang jumlahnya 170 juta lebih itu dengan kendaraan listrik yang diproduksi di tanah air kita,” kata Faisol, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
Motor listrik menjadi sasaran awal
Untuk periode 2027 hingga 2030, pemerintah menempatkan sepeda motor sebagai prioritas. Kelompok yang disasar mencakup kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, serta masyarakat di kota besar. Fokus itu diarahkan pada pengguna yang mengandalkan kendaraan untuk mobilitas rutin maupun kegiatan operasional.
Pemilihan motor sebagai tahap awal memberi ruang bagi penerapan yang lebih terarah. Pemerintah dapat memulai dari kelompok pengguna dan wilayah tertentu, sembari menyiapkan dukungan yang diperlukan. Namun, bahan rencana yang disampaikan Faisol belum merinci target jumlah motor yang harus beralih pada periode tersebut ataupun skema pembiayaannya.
Rencana ini juga tidak berarti seluruh kendaraan bermesin bensin akan langsung berhenti digunakan pada 2027. Peta jalan yang disampaikan pemerintah membentang hingga 2060, dengan sasaran yang diperluas menurut jenis kendaraan dan kesiapan pelaksanaannya.
Perluasan wilayah dan pilihan mobil produksi lokal
Sesudah tahap awal, cakupan program ditargetkan menjangkau seluruh provinsi pada 2031 hingga 2035. Perluasan itu akan bergantung pada kesiapan ekosistem di berbagai daerah, termasuk ketersediaan produk, layanan, dan tempat pengisian daya. Faisol menekankan perlunya perencanaan lintas sektor, yang juga mencakup kemampuan pasokan listrik nasional dan kesiapan industri otomotif.
Untuk mobil penumpang, rentang 2027 hingga 2030 akan digunakan untuk memperluas model kendaraan listrik buatan dalam negeri. Pemerintah secara khusus menyebut mobil keluarga dan kendaraan kompak yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Belum ada rincian jumlah model maupun target produksinya dalam paparan tersebut.
Pengembangan produk lokal menjadi salah satu unsur penting dalam rencana jangka panjang itu. Kendaraan yang tersedia perlu menjawab kebutuhan pengguna, sementara industri harus menyiapkan kapasitas untuk memproduksinya. Kecepatan peralihan juga akan dipengaruhi daya beli masyarakat, kesiapan teknologi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Bus, kendaraan niaga, dan truk ikut masuk peta jalan
Agenda elektrifikasi tidak berhenti pada sepeda motor dan mobil keluarga. Pemerintah juga akan mendorong bus listrik di koridor yang dinilai siap. Artinya, penerapan angkutan umum listrik akan menyesuaikan kondisi rute dan dukungan yang tersedia, bukan dilakukan serentak di semua wilayah.
Kendaraan niaga dan truk turut dimasukkan dalam perencanaan, baik yang beroperasi di jalan umum maupun di kawasan khusus. Faisol menyebut perusahaan pengguna kendaraan angkut perlu menyiapkan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional mereka. Rencana itu membuka kemungkinan penerapan pada kegiatan usaha, tetapi belum disertai jadwal terperinci untuk tiap sektor.
Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan kebutuhan kendaraan dengan infrastruktur pengisian serta pasokan listrik. Pemerintah juga perlu memastikan layanan pendukung tersedia ketika cakupan program meluas keluar kota besar. Karena itu, tahapan 2027–2030 dan 2031–2035 akan menjadi penentu awal sebelum agenda jangka panjang tersebut bergerak menuju target 2060.
