Usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk kurikulum sekolah dimaksudkan agar siswa memahami alasan di balik menu yang mereka santap, bukan sekadar menerima makanan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan edukasi itu dapat diberikan bersamaan dengan waktu makan dan tidak mengambil jam pelajaran.
Penjelasan tersebut disampaikan Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Menurut laporan detikNews, ia menjabarkan gagasan itu setelah pembicaraan mengenai pendidikan gizi ramai diperbincangkan.
Rancangan yang ia sampaikan bukan pelajaran tambahan di kelas. Anak-anak, kata Sudaryono, bisa mendapat penjelasan tentang kandungan dan fungsi makanan saat menyantap menu MBG.
Edukasi gizi diberikan saat waktu makan
Sudaryono mencontohkan siswa kelas I dan II sekolah dasar yang pulang lebih awal dapat makan sebelum meninggalkan sekolah, sekitar pukul 10.00. Bagi siswa yang pulang siang, waktu makan bisa berlangsung pukul 12.00 hingga 13.00. Dalam satu jam itu, anak-anak dapat diperkenalkan pada alasan menu mengandung karbohidrat, protein hewani, dan sayuran.
Ia menilai pemahaman tentang makanan sehari-hari masih perlu diperkuat. Anak, misalnya, tidak cukup hanya mengetahui rasa suatu bahan makanan, tetapi juga perlu mengenal manfaatnya bagi tubuh. Edukasi tersebut diharapkan membantu siswa memahami pilihan makanan, termasuk ketika mereka berada di rumah.
Sudaryono menekankan tujuan program bukan berhenti pada pemberian satu porsi makanan di sekolah. Pengetahuan gizi, menurut dia, diharapkan mendorong keluarga untuk mempertimbangkan kandungan makanan saat membeli bahan pangan. Dengan begitu, pemenuhan gizi anak tidak hanya bergantung pada menu MBG.
“Dikasih waktu khusus di dalam, jadi tidak mengganggu jam pelajaran,” kata Sudaryono.
Namun, belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai bentuk resmi materi, siapa yang akan menyampaikannya, atau bagaimana penerapannya di setiap sekolah. Sudaryono menjelaskan gagasan dan tujuan usulan, sementara mekanisme pelaksanaannya masih perlu dibahas.
Komisi X minta tujuan dan beban siswa dikaji
Usulan itu mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. Ia meminta pemerintah terlebih dahulu memastikan maksud kebijakan tersebut, lalu menilai urgensi serta dampaknya terhadap pembelajaran. Menurut Lalu, pemenuhan gizi memang berkaitan dengan kualitas pendidikan, tetapi hal itu tidak otomatis mengharuskan MBG menjadi mata pelajaran tersendiri.
Lalu berpandangan materi mengenai pola makan sehat dapat disisipkan ke pembelajaran yang sudah berjalan. Dengan cara itu, pemahaman gizi bisa diperkuat tanpa menambah beban kurikulum. Ia juga meminta koordinasi dengan kementerian yang membidangi pendidikan sebelum kebijakan diterapkan.
“Jangan sampai kurikulum justru dibebani agenda program,” ujar Lalu, seperti dikutip detikNews.
Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, juga meminta adanya kajian sebelum usulan dijalankan. Ia menilai pemerintah perlu memahami penyebab konsumsi makanan kurang bergizi, apakah berkaitan dengan minimnya pengetahuan atau keterbatasan ekonomi keluarga dalam membeli bahan pangan.
Bonnie mengingatkan bahwa pengetahuan saja belum tentu mengubah pola makan jika keluarga tidak mampu menyediakan makanan bergizi. Ia juga mempertanyakan apakah satu kali makan dari MBG cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sepanjang hari, termasuk di luar waktu makan sekolah.
Menurut Bonnie, evaluasi harus melihat dampak program sekaligus beban yang mungkin ditambahkan kepada siswa. Jika pendidikan gizi membutuhkan kegiatan atau materi baru, pemerintah perlu memastikan penerapannya tidak membuat waktu belajar bertambah berat.
Pelaksanaan program juga menjadi perhatian
Perdebatan soal kurikulum berlangsung ketika BGN menyatakan akan membenahi pelaksanaan MBG. Dalam acara yang sama, Sudaryono mengatakan lembaganya terbuka terhadap masukan masyarakat dan perlu mengubah cara kerja untuk memperbaiki program. Ia menyebut ketegasan diperlukan agar anggaran negara untuk MBG digunakan dengan baik.
Pernyataan tersebut menjadi konteks bagi usulan pendidikan gizi, tetapi tidak menjawab seluruh pertanyaan tentang pelaksanaannya di sekolah. Pemerintah masih perlu menjelaskan apakah materi akan disampaikan sebagai bagian dari pembelajaran yang sudah ada atau melalui pendekatan lain, serta bagaimana waktu makan dan kegiatan edukasi disesuaikan dengan jadwal sekolah.
Untuk saat ini, alasan yang disampaikan Sudaryono berpusat pada pembentukan pemahaman gizi sejak dini dan penerapannya dalam kebiasaan keluarga. Sementara itu, Lalu dan Bonnie meminta pemerintah menguji kebutuhan serta dampaknya terlebih dahulu, terutama agar tujuan perbaikan gizi tidak menambah tekanan belajar bagi siswa.
