Dinas Kesehatan Kalimantan Timur meminta kabupaten dan kota memperkuat pencegahan demam berdarah dengue (DBD) sebelum kasus diperkirakan mencapai puncak pada Desember hingga Januari. Warga juga diminta memastikan rumah dan lingkungan sekitar tidak menyediakan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak.
Data Dinkes Kaltim mencatat 2.817 kasus DBD dan lima kematian pada Januari-Agustus 2026. Jumlah itu lebih rendah daripada catatan sepanjang 2025, yakni 5.781 kasus dengan 14 kematian. Meski angkanya menurun, dinas kesehatan mengingatkan bahwa kasus baru masih muncul di sejumlah wilayah.
Kepala Dinkes Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan tingkat fatalitas kasus atau Case Fatality Rate (CFR) di provinsi itu masih mendekati satu persen. Artinya, penyakit yang dapat dicegah tersebut masih merenggut nyawa. Karena itu, pengendalian tidak cukup dilakukan setelah pasien ditemukan atau ketika kasus meningkat.
Puncak kasus diperkirakan menyusul musim hujan
Pola dalam lima tahun terakhir menjadi salah satu dasar perkiraan waktu peningkatan kasus. Menurut Andi, puncak DBD biasanya terjadi sekitar satu hingga satu setengah bulan setelah awal musim hujan. Jika hujan mulai berlangsung secara masif pada November hingga Desember, kewaspadaan perlu ditingkatkan pada bulan-bulan berikutnya.
Perkiraan tersebut membuat masa pancaroba perlu dihadapi dengan kesiapan lebih awal. Dinkes Kaltim meminta dinas kesehatan di kabupaten dan kota mengaktifkan kembali pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara serentak. Upaya di lingkungan rumah menjadi salah satu titik utama, bukan hanya tindakan yang dilakukan setelah penderita dirawat.
Program yang didorong adalah satu rumah satu juru pemantau jentik atau jumantik. Dengan pemantauan di setiap rumah, keberadaan jentik dapat diperiksa di lingkungan tempat tinggal. Gerakan itu perlu berjalan beriringan dengan PSN di lingkungan dan berbagai tatanan masyarakat.
Dalam laporan ANTARA, Andi menekankan bahwa langkah pencegahan harus diarahkan untuk memastikan tidak ada tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Dinkes menilai pengendalian DBD tidak dapat hanya mengandalkan pengobatan atau respons setelah kasus muncul.
Pemetaan wilayah rawan jadi dasar intervensi
Dinkes Kaltim juga mendorong pemanfaatan data untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Informasi surveilans dan kajian entomologi dapat digunakan untuk membaca situasi penyakit dan mendukung pemetaan daerah rawan.
Pemetaan berbasis sistem informasi geografis atau GIS dapat membantu menunjukkan lokasi yang rentan serta titik konsentrasi kasus. Dengan gambaran wilayah yang lebih terarah, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pencegahan sesuai kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
Pendekatan itu juga membuat intervensi tidak harus disamaratakan. Wilayah yang teridentifikasi memiliki konsentrasi kasus dapat menjadi sasaran penanganan lebih intensif, sementara data dari tiap daerah membantu pemerintah menentukan kegiatan yang paling sesuai. Dinkes tidak merinci wilayah tertentu dalam laporan tersebut.
Faktor cuaca turut dipertimbangkan dalam upaya memperkirakan peningkatan kasus. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dapat menjadi salah satu dasar sistem peringatan dini. Dengan begitu, kesiapan dapat dibangun sebelum lonjakan terjadi, bukan semata-mata setelah jumlah pasien bertambah.
Kesiapan layanan kesehatan dan warga
Upaya pencegahan perlu ditopang pemantauan kasus dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Dinkes Kaltim mengajak pemerintah kabupaten dan kota, fasilitas kesehatan, serta masyarakat memperkuat kerja bersama untuk menekan risiko kematian.
Bagi warga, langkah yang ditekankan berawal dari lingkungan rumah: pemantauan jentik dan pemberantasan sarang nyamuk. Di tingkat pemerintah, penguatan surveilans, pemetaan daerah rentan, serta penggunaan informasi cuaca menjadi bagian dari persiapan menghadapi periode yang diperkirakan rawan.
Penurunan jumlah kasus dibandingkan 2025 belum cukup untuk mengendurkan kewaspadaan, terutama karena kematian masih tercatat dan pola musim mengarah pada potensi puncak dalam beberapa bulan. Dinkes meminta gerakan jumantik dan PSN diaktifkan kembali menjelang periode tersebut, disertai kesiapan layanan serta edukasi kepada masyarakat.
