Sebanyak 172.484 guru non-ASN yang masih aktif mengajar akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Pemerintah menyebut proses itu memakai bagian dari kuota 464.840 formasi ASN yang telah disiapkan. Namun, pelaksanaan dan ketentuan teknisnya masih menunggu aturan yang sedang dirampungkan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan rencana tersebut di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kabar itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Bulan Guru Nasional 2026, sebagaimana diberitakan Disway dan Radar Cirebon.
Angka 172.484 merujuk pada guru non-ASN yang saat ini aktif mengajar. Pemerintah belum menyebut bahwa seluruhnya langsung memperoleh status ASN pada waktu yang sama. Pengalihan disebut berlangsung bertahap, dengan kuota formasi yang tersedia sebagai salah satu dasar pelaksanaannya.
Jalur PPPK terbuka bagi guru berusia 35 tahun ke atas
Guru yang berumur 35 tahun atau lebih tetap dapat mengikuti jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nunuk menyatakan kesempatan tersebut diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Dengan skema itu, usia di atas 35 tahun tidak serta-merta menutup peluang untuk beralih menjadi ASN.
Persyaratan pendidikan yang disebutkan pemerintah adalah ijazah minimal S1. Guru yang belum mencapai jenjang tersebut diarahkan mengikuti Pendidikan Kesetaraan Akademik (PKA). Sementara itu, kepemilikan Sertifikat Pendidik atau Serdik disebut dapat mempermudah proses pengangkatan.
Informasi yang tersedia belum merinci tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, maupun cara pembagian formasi untuk para guru. Karena itu, angka kuota total 464.840 tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah formasi khusus bagi 172.484 guru non-ASN. Pemerintah menyebut kuota tersebut sebagai formasi yang akan dimanfaatkan dalam proses pengangkatan.
Perbedaan angka itu penting bagi guru yang menanti kepastian. Jumlah calon yang disebut dan keseluruhan formasi merupakan dua hal berbeda. Rincian yang lebih lengkap diperlukan agar guru dapat mengetahui jalur yang sesuai, dokumen yang harus disiapkan, serta kapan prosesnya berlangsung.
Pemerintah menjanjikan kegiatan mengajar tetap berjalan
Di luar persoalan status, pemerintah menyatakan guru yang termasuk dalam rencana tersebut tidak akan diberhentikan atau kehilangan jam mengajar selama menunggu pengangkatan. Jaminan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menurut keterangan Nunuk yang dikutip Disway.
Artinya, pengalihan status dirancang agar tidak memutus kegiatan mengajar sebelum proses menjadi ASN selesai. Bagi sekolah, kepastian bahwa guru tetap mengajar juga berkaitan dengan keberlangsungan pembelajaran. Meski demikian, bahan pemberitaan yang disampaikan belum menguraikan mekanisme administratif untuk memastikan jam mengajar setiap guru tetap tersedia selama masa transisi.
Jaminan tersebut memberi gambaran bahwa perubahan status tidak dimaksudkan sebagai penghentian hubungan kerja secara langsung. Namun, guru masih perlu menunggu aturan resmi untuk mengetahui bagaimana perlindungan itu diterapkan di sekolah masing-masing. Kepastian dalam pernyataan pemerintah belum sama dengan terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan.
Aturan teknis masih dalam tahap finalisasi
Disway melaporkan regulasi terkait pengaturan PPPK sedang difinalisasi melalui Keputusan Menteri. Sampai aturan itu selesai, sejumlah hal operasional belum dijabarkan dalam pemberitaan, termasuk urutan proses dan rincian persyaratan selain ketentuan pendidikan yang sudah disebutkan.
Bagi guru non-ASN, tahapan berikutnya adalah menunggu regulasi tersebut dan informasi resmi mengenai pelaksanaannya. Pemerintah telah menyampaikan jumlah guru yang menjadi sasaran, kuota formasi, jalur PPPK untuk peserta berusia 35 tahun ke atas, serta ketentuan ijazah. Jadwal dan tata cara pengalihan masih perlu dipastikan melalui aturan yang sedang diselesaikan.
Rencana ini menempatkan kepastian status dan keberlanjutan mengajar sebagai dua hal yang berjalan beriringan. Sampai keputusan teknis diterbitkan, guru belum dapat memastikan kapan pengalihan masing-masing akan berlangsung. Pernyataan tidak ada PHK dan pengurangan jam mengajar menjadi jaminan sementara yang disampaikan pemerintah sembari proses regulasi berlanjut.
