Delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lampung Barat berhenti beroperasi sementara mulai 2 November 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi karena pengelola tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH), menurut keterangan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) setempat.
Sekretaris Satgas MBG Lampung Barat, Eric Enrico, membenarkan penghentian sementara tersebut kepada Kupas Tuntas pada Senin, 2 November 2026. “Betul mas, ada 8 SPPG yang mendapatkan suspend sementara, terhitung tanggal 2 November, karena tidak mematuhi dalam penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH),” kata Eric.
Sanksi administrasi ini menyasar unit pelayanan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Eric belum merinci berapa lama penghentian berlangsung atau tahapan yang perlu dipenuhi tiap pengelola agar dapat kembali beroperasi.
Delapan dapur tersebar di sejumlah kecamatan
Unit yang terkena suspend mencakup SPPG Tanjung Raya di Kecamatan Sukau, Tugu Sari 2 di Kecamatan Sumber Jaya, serta Fajar Bulan 2 di Kecamatan Way Tenong. Daftar itu juga meliputi SPPG Lumbok di Kecamatan Lumbok Seminung dan Sebarus di Kecamatan Balik Bukit.
Dua unit lain berada di Kecamatan Belalau dan Kebun Tebu, yakni SPPG Kenali serta SPPG Purawiwitan-Tugu Mulya. Sementara SPPG Pasar Liwa, yang juga masuk daftar, berlokasi di Kecamatan Balik Bukit.
Penghentian sementara membuat delapan layanan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan seperti biasa sampai persoalan yang menjadi dasar sanksi diselesaikan sesuai ketentuan BGN. Belum ada keterangan mengenai jadwal pembukaan kembali masing-masing SPPG.
LPDH merupakan laporan yang harus disampaikan pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana harian dalam pelaksanaan program MBG. Dalam kasus ini, ketidakpatuhan pada pelaporan itulah yang disebut sebagai dasar penjatuhan sanksi.
Catatan Pasar Liwa terkait temuan ulat
Penghentian operasional kali ini terjadi ketika salah satu unit, SPPG Pasar Liwa, pernah mendapat perhatian karena persoalan makanan. Kupas Tuntas melaporkan, dapur tersebut sebelumnya menerima Surat Peringatan Pertama (SP1) setelah ulat ditemukan pada daun yang menjadi bagian dari sajian bagi penerima manfaat.
Temuan itu berkaitan dengan kualitas dan kelayakan makanan. Namun, persoalan tersebut berbeda dari alasan suspend yang berlaku mulai 2 November. Eric menyebut sanksi terbaru berkaitan dengan laporan penggunaan dana harian, bukan temuan ulat di Pasar Liwa.
Pembedaan itu penting agar catatan lama mengenai mutu makanan tidak disamakan dengan dasar keputusan BGN kali ini. Informasi mengenai SP1 menunjukkan adanya persoalan operasional sebelumnya, tetapi keterangan yang tersedia tidak menyebut temuan tersebut sebagai penyebab penghentian sementara terhadap delapan unit.
Di Kecamatan Belalau, pernah pula muncul keluhan terkait menu telur yang diduga masih mentah dan pecah saat dibawa pulang siswa. Persoalan itu memunculkan perhatian pada proses pengolahan dan pemeriksaan makanan sebelum dibagikan. Meski demikian, temuan di Belalau tersebut juga bukan alasan yang disebut Eric untuk sanksi administrasi terbaru.
Durasi sanksi dan pemulihan belum dijelaskan
Informasi mengenai batas waktu suspend maupun mekanisme pemulihan belum disampaikan. Eric hanya membenarkan jumlah SPPG yang terkena sanksi dan tanggal mulai berlakunya penghentian. Karena itu, belum dapat dipastikan kapan masing-masing unit akan kembali melayani penerima manfaat.
Kasus ini memuat dua sisi tanggung jawab pengelola MBG yang berbeda: pelaporan dana dan mutu makanan. Kepatuhan administrasi menjadi dasar sanksi yang diumumkan, sedangkan catatan tentang ulat dan telur merupakan persoalan kualitas layanan yang pernah terjadi. Keduanya membutuhkan tindak lanjut sesuai masalahnya masing-masing.
Pengelola delapan SPPG perlu menyelesaikan persoalan pelaporan sesuai ketentuan BGN sebelum operasional dipulihkan. Sampai ada penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, waktu berakhirnya penghentian sementara masih belum diketahui.
