Petugas haji nonmuslim dapat dilibatkan dalam pelayanan jemaah, tetapi ruang tugas yang dijelaskan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak berada pada pekerjaan teknis di luar ibadah. Peran itu antara lain membantu layanan di embarkasi dan debarkasi, termasuk tenaga kesehatan dan teknisi.
Penegasan tersebut menyusul gagasan Dahnil agar masyarakat lintas agama ikut mendukung penyelenggaraan haji. Dalam keterangannya kepada detikNews pada Selasa, 3 November 2026, ia menjelaskan bahwa cakupan petugas haji tidak hanya mencakup mereka yang bertugas di Makkah dan Madinah.
Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji dimulai sejak jemaah berangkat dari Indonesia dan belum selesai sampai mereka kembali. Karena itu, pelayanan di titik keberangkatan dan kepulangan juga termasuk bagian dari rangkaian tugas haji.
Peran pendukung sudah ada di sejumlah daerah
Dahnil mengatakan, petugas nonmuslim telah terlibat dalam pekerjaan tertentu sejak tahun sebelumnya. Ia memberi contoh petugas embarkasi dan debarkasi di Sulawesi Utara, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, wilayah yang memiliki penduduk dengan latar agama beragam. Ia juga menyebut aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah memiliki latar keyakinan yang berbeda-beda.
Jenis pekerjaan yang disebutnya bukan pelaksanaan ritual. Dalam penjelasannya kepada detikNews, Dahnil menyebut dukungan dapat berupa pekerjaan teknis, antara lain layanan dokter dan perawat serta tugas teknisi. Ia tidak merinci skema perekrutan, jumlah petugas yang akan dilibatkan, ataupun jadwal penerapan gagasan tersebut secara lebih luas.
“Petugas haji itu dari petugas embarkasi sampai dengan debarkasi,” kata Dahnil.
Pernyataan itu memberi batas yang penting pada gagasan tersebut: yang dibicarakan adalah pelayanan pendukung dalam keseluruhan perjalanan jemaah, bukan petugas untuk menjalankan ibadah. Dahnil juga membedakan cakupan umum petugas haji dari petugas yang ditempatkan di daerah kerja Makkah atau Madinah.
Gagasan awal diarahkan pada pelayanan bersama
Sebelum penjelasan itu, Dahnil telah menyampaikan ajakan membuka partisipasi bagi warga nonmuslim. Seperti dilaporkan detikHikmah, pada 31 Oktober 2026 ia menyebut umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha sebagai kelompok yang dapat diberi ruang untuk mendukung pelayanan jemaah. Sulawesi Utara menjadi contoh daerah yang menurutnya dapat mengembangkan keterlibatan tersebut.
Dalam laporan yang sama, Dahnil menyampaikan bahwa jajaran terkait telah diminta mengupayakan partisipasi kelompok masyarakat lintas agama di daerah itu. Gagasan tersebut, menurutnya, juga ditujukan agar praktik kerja bersama tidak berhenti sebagai pesan toleransi, tetapi tampak dalam pelayanan publik.
Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan bagaimana usulan itu akan diterjemahkan menjadi aturan operasional. Belum ada pula rincian mengenai persyaratan khusus, pembagian tanggung jawab, atau mekanisme koordinasi bagi petugas nonmuslim. Untuk saat ini, penjelasan Wamenhaj berfokus pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis dan lokasi pelayanan sebelum keberangkatan serta setelah kepulangan.
Pelayanan haji dipandang sebagai kerja kemanusiaan
Dahnil membingkai keterlibatan tersebut sebagai bentuk gotong royong. Menurut dia, membantu jemaah di luar urusan ritual merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan yang bisa dilakukan bersama, meskipun ibadah haji sendiri merupakan ibadah khusus umat Islam.
Dalam keterangan sebelumnya, ia juga mengaitkan gagasan itu dengan upaya merawat toleransi dan kebinekaan. Penjelasan terbarunya menekankan sisi praktis: layanan kesehatan, dukungan teknisi, serta pekerjaan di embarkasi dan debarkasi. Dengan demikian, batas yang disampaikan bukan pada identitas petugas semata, melainkan pada tugas yang dijalankan.
“Tugas teknis nonibadah di embarkasi dan debarkasi, dokter, perawat, petugas teknisi dan lain-lain,” ujar Dahnil kepada detikNews.
Kementerian Haji dan Umrah, kata Dahnil, akan terus mendorong semangat saling membantu dalam pelayanan. Rincian pelaksanaan dan perluasan keterlibatan ke daerah lain belum disampaikan. Untuk sementara, Sulawesi Utara menjadi contoh yang disebut dalam gagasan awal, sementara pekerjaan pendukung di embarkasi dan debarkasi menjadi batas tugas yang telah dijelaskan.
