Promosi jabatan dan loncatan angkatan di tubuh Polri kembali dipersoalkan setelah pengamat militer dan politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai pembinaan karier kepolisian menjauh dari prinsip meritokrasi. Menurut dia, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan berisiko mengalahkan rekam jejak, sekaligus memicu kekecewaan di kalangan perwira.
Dalam laporan AFU.id, Ginting menyebut pola promosi yang melompati senioritas terjadi pada sejumlah pergantian pimpinan. Ia menilai masalahnya bukan semata-mata siapa yang memperoleh jabatan, melainkan bagaimana keputusan itu memengaruhi kepercayaan terhadap sistem karier di institusi.
Kritik tersebut disampaikan bersamaan dengan sorotan atas kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi. Namun, tiap perkara memiliki status hukum berbeda. Ahrie Sonta Nasution, misalnya, disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Sementara itu, keterkaitan Irjen Pipit Rismanto dengan perkara tersebut diberitakan tanpa keterangan bahwa ia telah menjadi tersangka.
Loncatan angkatan dinilai merusak pembinaan karier
Ginting menilai promosi yang melewati beberapa angkatan dapat mengganggu pola pembinaan karier yang seharusnya memberi ruang bagi prestasi dan pengalaman. Ia mencontohkan pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2016 dan Listyo Sigit Prabowo pada 2021. Keduanya, menurut penjelasan yang dikutip AFU.id, melangkahi sejumlah perwira yang lebih senior.
Praktik semacam itu, kata Ginting, pernah terjadi sebelum kepemimpinan Listyo, tetapi ia menilai penerapannya kemudian menjadi lebih luas. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perwira yang merasa tertinggal. Pola promosi yang tidak dipahami sebagai hasil penilaian terbuka juga dapat menimbulkan persepsi bahwa kedekatan pribadi lebih menentukan daripada pencapaian kerja.
Ia turut menyoroti penempatan pejabat yang dianggap berasal dari lingkaran dekat pimpinan, termasuk mereka yang pernah menjadi ajudan. Dalam pandangannya, kondisi seperti itu dapat membentuk kelompok-kelompok internal dan melemahkan keyakinan anggota terhadap jalur karier yang tersedia.
Ginting tidak menyebut bahwa semua perwira yang memperoleh promosi cepat bermasalah. Ia justru mengatakan ada anggota Polri yang baik, tetapi ikut menanggung dampak dari kondisi organisasi. Karena itu, kritiknya diarahkan pada tata kelola promosi dan pembinaan, bukan pada seluruh personel kepolisian.
Kasus perwira tinggi menambah tekanan pada institusi
Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh yang dibahas Ginting. Sambo, lulusan Akademi Kepolisian 1994, pernah menjadi perwira termuda yang menyandang pangkat inspektur jenderal pada usia 47 tahun ketika menjabat Kepala Divisi Propam Polri pada 2020. Ia kemudian terseret perkara pembunuhan berencana Brigadir J dan upaya menghalangi proses hukum, lalu diberhentikan tidak dengan hormat.
Contoh lain yang disorot ialah Ahrie Sonta Nasution, lulusan Akpol 2002. AFU.id menyebut Ahrie mencapai pangkat bintang dua pada usia 45 tahun dan menilai kenaikan kariernya berlangsung cepat dibandingkan banyak perwira yang lebih senior. Perkembangan karier itu kemudian berhadapan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Ahrie disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Kasus-kasus itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa promosi tertentu menyebabkan pelanggaran hukum. Namun, Ginting menggunakannya untuk menekankan perlunya sistem karier yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara harus dibedakan dari evaluasi kebijakan promosi, agar kritik terhadap organisasi tidak menggantikan proses hukum.
Nama Pipit disebut dalam laporan dugaan perkara
AFU.id juga mengaitkan sorotan mengenai pejabat yang pernah memimpin dua kepolisian daerah dengan Irjen Pipit Rismanto. Laporan itu menyebut Pipit pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat sejak Maret 2023 hingga pertengahan 2026, lalu diangkat menjadi Kapolda Jawa Barat. AFU.id menyatakan ia kemudian ditarik dari struktur operasional kepolisian.
Ketika memimpin Polda Kalimantan Barat, Pipit disebut terseret dalam dugaan penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan PT QSS. Pemilik perusahaan, Sudianto alias Aseng, diberitakan sebagai tersangka, sedangkan Pipit disebut tidak terseret dalam penetapan tersangka pada perkara tersebut. Laporan yang sama juga memuat dugaan keterlibatan Pipit dalam sengketa lahan tambang di Sulawesi Selatan, tetapi tidak menyajikan keterangan bahwa dugaan itu telah terbukti.
Nama Pipit kembali muncul dalam pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. AFU.id menyatakan Pipit belum ditetapkan sebagai tersangka. Perbedaan status tersebut penting: penyebutan dalam laporan atau dugaan tidak sama dengan kesimpulan hukum.
Ginting mendorong pembenahan sistem merit dan penataan kembali karier di tubuh Polri. Perkembangan perkara yang disebut dalam laporan, bersama penjelasan resmi kepolisian mengenai proses promosi, akan menentukan sejauh mana kritik terhadap pembinaan karier itu ditindaklanjuti.
