Amien Rais meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut sampai tuntas. Ia menyebut mantan Presiden Joko Widodo perlu dimintai pertanggungjawaban apabila penyidik menemukan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Namun, dugaan itu belum membuktikan Jokowi terlibat.
Pernyataan Amien muncul setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Menurut laporan Warta Ekonomi, tiga orang itu berinisial LSP, ASN, dan EH. Laporan tersebut mengaitkan LSP dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tetapi keterangan yang tersedia menyebut penetapan tersangka berdasarkan inisial.
Amien juga menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo atas ucapannya terdahulu mengenai hubungan presiden dan kepolisian. Ia mengatakan pernyataan itu lahir dari penilaiannya bahwa reformasi Polri belum berjalan sebagaimana mestinya.
Amien minta dugaan keterlibatan diuji
Dalam video yang dikutip Warta Ekonomi pada 4 November 2026, Amien mempertanyakan siapa yang menggagas penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Ia membuka kemungkinan tindakan itu dilakukan atas inisiatif sendiri ataupun melibatkan pihak lain, termasuk Jokowi. Menurutnya, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan dianggap sebagai kesimpulan.
Amien menyatakan Jokowi patut ditahan apabila terbukti berkolusi dengan Listyo. Ia juga menyebut mantan presiden itu sedang berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan terkait perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ucapan tersebut merupakan desakan Amien, bukan pengumuman mengenai langkah hukum yang telah diambil terhadap Jokowi.
Ia mengapresiasi sikap Prabowo yang dinilainya tegas menghadapi persoalan ini. Amien meminta Presiden menjaga konsistensi dan melakukan pembenahan secara proporsional. Ia berharap perkara tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki institusi negara serta memperkuat penegakan hukum.
Bareskrim menyebut tiga tersangka
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Bareskrim, Jakarta, pada 3 November 2026. Mereka berinisial LSP, ASN, dan EH. Asep mengatakan penyidik menduga para tersangka menyadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo.
Menurut keterangan Asep yang dikutip Warta Ekonomi, sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang terdampak.
Penyidik menduga aktivitas itu berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Mereka juga menelusuri dugaan penghapusan jejak log elektronik yang disebut terjadi pada Oktober 2026. Rincian mengenai cara penyadapan dilakukan dan bukti yang mendasari penetapan tersangka belum dijabarkan dalam laporan tersebut.
Asep menegaskan bahwa pemantauan maupun penyadapan harus mengikuti ketentuan hukum. Dengan perkara yang masih ditangani penyidik, dugaan terhadap para tersangka perlu dibedakan dari fakta yang telah diputus pengadilan. Penetapan tersangka juga belum dengan sendirinya membuktikan seluruh tuduhan dalam perkara.
Perdebatan reformasi Polri kembali mengemuka
Amien menghubungkan perkara ini dengan evaluasi reformasi kepolisian. Ia menyinggung Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Prabowo pada 7 November 2025 dan dipimpin Jimly Asshiddiqie. Komisi tersebut disebut beranggotakan 10 orang.
Amien menilai hasil kerja komisi selama tiga bulan, yang menurutnya dituangkan dalam buku setebal 3.000 halaman, belum memberi arah reformasi yang jelas. Ia sebelumnya mengkritik kondisi hubungan presiden dengan kepolisian, tetapi kini menyatakan meminta maaf kepada Prabowo sambil berharap pembenahan tetap berjalan.
Perkembangan perkara selanjutnya berada di tangan penyidik Bareskrim. Pengusutan perlu menjelaskan dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti. Untuk saat ini, desakan Amien agar Jokowi diperiksa tetap merupakan sikap politiknya, sementara proses hukum terhadap tiga tersangka yang diumumkan Bareskrim terus berlangsung.
