Kejaksaan Agung mendalami dugaan pemberian suap oleh perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara kepada penyelenggara negara. Aliran uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan izin, kegiatan produksi, hingga penjualan nikel dalam perkara tata kelola pertambangan periode 2013–2025.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan tersebut muncul dari pemeriksaan saksi. Penyidik belum mengungkap siapa saja pejabat yang diduga menerima pemberian maupun nilai suap yang diselidiki. Informasi itu masih menjadi bagian dari materi penyidikan.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat, 6 November 2026, seperti diberitakan detikNews.
Dugaan suap terkait izin hingga penjualan
Ruang lingkup penyidikan tak hanya menyangkut penerbitan izin usaha pertambangan. Kejagung juga menelusuri kemungkinan keterkaitan pemberian tersebut dengan proses produksi dan tata niaga penjualan nikel. Ketiga tahap itu melibatkan kewenangan pemerintah, tetapi Saiful belum merinci pejabat atau instansi yang sedang diperiksa.
Menurut keterangan Kejagung, penyidik mengumpulkan petunjuk mengenai dugaan suap melalui pemeriksaan para saksi. Saiful menyatakan identitas penerima belum dapat disampaikan karena penyidikan masih berjalan. Ia menyebut gambaran perkara akan dijelaskan lebih lengkap dalam surat dakwaan, setelah proses hukum memasuki tahap tersebut.
Hingga keterangan disampaikan, sebanyak 38 saksi telah diperiksa. Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Karena itu, dugaan keterlibatan perusahaan ataupun individu yang disebut dalam penyidikan masih harus diuji melalui proses hukum.
Sejumlah izin lama menjadi perhatian penyidik
Penyidik juga menemukan persoalan pada status izin pertambangan PT BSJ dan PT KAA. Kejagung menyebut izin usaha produksi kedua perusahaan itu berakhir pada 2015. Namun, izin tersebut kemudian dikenai penghentian sementara atau suspend hingga tiga kali.
Saiful menilai penerapan suspend itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut penjelasan Kejagung, izin yang telah berakhir semestinya dihentikan dan dikembalikan kepada negara. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian yang ditelusuri penyidik untuk memahami bagaimana kegiatan pertambangan tetap berlangsung setelah masa izin berakhir.
Perkara ini mencakup sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. detikNews menyebut PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ dalam daftar perusahaan yang diselidiki. Sementara itu, MetroTVNews, mengutip keterangan Kejagung, menyebut AK sebagai pengendali lima perusahaan. Perbedaan jumlah yang diberitakan itu belum dijelaskan lebih jauh oleh penyidik.
AK belum diperiksa langsung
Sosok berinisial AK disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang diduga mengendalikan kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut. MetroTVNews juga melaporkan AK dikaitkan dengan penguasaan kawasan hutan negara secara ilegal, berdasarkan temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Kejagung belum bisa meminta keterangan AK secara langsung. Penyidik mendeteksi keberadaannya di luar negeri dan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melacaknya. Belum ada informasi dalam keterangan Kejagung mengenai negara tempat AK berada atau kapan ia akan diperiksa.
Langkah berikutnya bergantung pada hasil penelusuran keberadaan AK, pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, serta penguatan bukti mengenai izin dan aliran suap. Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka maupun jadwal penyampaian perkembangan perkara berikutnya.
