China meminta Amerika Serikat mengubah kebijakan sanksi terhadap dua perusahaan asal China yang dikaitkan dengan Kuba. Beijing menilai pembatasan itu merugikan kepentingan perusahaan dan dapat mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.
Seperti diberitakan Ahlulbait Indonesia dengan mengutip Kantor Berita Fars, Kementerian Perdagangan China menyampaikan keberatan tersebut pada Sabtu (7/11/2026). Beijing juga menyatakan berhak mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaannya.
Keberatan itu muncul dua hari setelah Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penambahan dua perusahaan China ke dalam daftar sanksi terkait Kuba. Perusahaan yang disebut adalah China Electronics Import and Export Corporation (CEIEC), badan usaha milik negara, dan Beijing H&C Technologies, perusahaan swasta.
Dua perusahaan China masuk daftar sanksi
Menurut laporan yang dikutip Ahlulbait Indonesia, otoritas China mempersoalkan penggunaan hubungan dengan pihak ketiga sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China. Beijing menilai tindakan Washington melampaui batas yurisdiksinya dan bertentangan dengan hukum internasional serta norma hubungan antarnegara.
Media tersebut menyebut penetapan itu sebagai pertama kalinya perusahaan China dikenai sanksi AS dengan alasan keterkaitan dengan Kuba. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci aktivitas kedua perusahaan yang menjadi dasar keputusan Washington.
Paket sanksi yang diumumkan AS juga mencakup delapan entitas dan dua individu lain. Pembatasan dalam paket tersebut menjangkau sektor elektronik, manufaktur, dan teknologi Kuba. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya diarahkan kepada dua perusahaan China, tetapi menjadi bagian dari tekanan ekonomi yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dengan kegiatan di Kuba.
ANTARA News Yogyakarta dan Borneonews juga memberitakan kecaman China atas sanksi tersebut. Dalam laporan mereka, Beijing menilai langkah Washington mengganggu stabilitas perdagangan. Persoalan ini menambah ketegangan pada hubungan ekonomi China-AS, yang menurut pemerintah China telah terdampak oleh berbagai kebijakan pembatasan.
Beijing menilai kebijakan mengganggu perdagangan
Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa tekanan terhadap perusahaan-perusahaannya meningkat belakangan ini. Menurut Beijing, rangkaian pembatasan AS merugikan hak dan kepentingan sah pelaku usaha China serta berisiko mengusik stabilitas hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.
China juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan kesepahaman yang sebelumnya dicapai para pemimpin kedua negara. Pemerintah China berpandangan, penerapan pembatasan baru tidak sejalan dengan upaya menjaga hubungan bilateral. Karena itu, Beijing mendesak Washington memperbaiki kebijakannya, bukan memperluas daftar perusahaan yang terkena sanksi.
Kementerian Luar Negeri China sebelumnya turut mengecam kebijakan AS terhadap Kuba. Beijing berpendapat sanksi sepihak itu tidak memiliki dasar dalam hukum internasional maupun mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. China juga memandang penerapannya terhadap perusahaan di negara lain sebagai penggunaan yurisdiksi ekstrateritorial.
Di sisi lain, pemerintah AS telah memberlakukan sanksi dan embargo terhadap Kuba sejak dekade 1960-an. Pada masa pemerintahan Donald Trump, tekanan kembali diperluas, termasuk ke sektor minyak dan elektronik. Kebijakan terbaru memperlebar cakupan pembatasan hingga sektor manufaktur dan teknologi, menurut laporan yang dirujuk Ahlulbait Indonesia.
China sisakan opsi langkah balasan
Pernyataan Kementerian Perdagangan China belum merinci bentuk tindakan yang mungkin diambil Beijing. Pemerintahnya hanya menegaskan bahwa opsi untuk melindungi perusahaan China tetap terbuka. Posisi itu memberi sinyal bahwa sengketa belum selesai, meski belum ada keterangan tentang langkah balasan tertentu.
Perkembangan berikutnya bergantung pada respons Washington terhadap desakan Beijing. Untuk saat ini, China meminta AS mengoreksi kebijakan sanksi, sementara kedua perusahaan tersebut tetap tercantum dalam pembatasan yang diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada 5 November.
