Nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis ramai dikaitkan dengan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, laporan AFU.id menyebut belum ada pemanggilan, pemeriksaan, ataupun penetapan tersangka terhadap keduanya. Sejumlah unggahan dan petunjuk politik yang beredar belum disertai keterangan resmi yang mengonfirmasi keterlibatan mereka.
Perbincangan mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa sejumlah jenderal yang diduga terlibat ditangkap di rumah seorang mantan Kapolri. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan tentang lokasi penggerebekan dan pemilik rumah, lalu berkembang menjadi spekulasi yang menyeret beberapa mantan pejabat kepolisian.
Petunjuk soal lokasi penggerebekan memicu tafsir
Mahfud mengatakan, “Para jenderal yang terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden ditangkap di dalam rumah mantan Kapolri.” Pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip AFU.id, tidak menyebut nama pemilik rumah. Kawasan perumahan pejabat di Widya Chandra, Jakarta Selatan, kemudian ikut disebut dalam perbincangan publik.
Aktivis Guntur Romli juga disebut menyampaikan bahwa lokasi penggerebekan bukan kediaman Kapolri Listyo Sigit Prabowo, melainkan rumah mantan Kapolri lain. Rincian yang tersedia dalam laporan itu belum memastikan rumah siapa yang dimaksud. Kekosongan informasi tersebut menjadi ruang bagi berbagai dugaan untuk berkembang.
Perhatian bertambah setelah politikus senior Akbar Faizal menulis di akun X pada Sabtu, 7 November 2026, “Akhirnya Kapolri ‘Kedua’ Juga Digarap, Gelar Tikar!” Ungkapan “Kapolri kedua” ditafsirkan sebagian pengguna media sosial sebagai petunjuk kepada tokoh yang pernah memimpin Polri sebelum Listyo. Tito, Kapolri periode 2016–2019, dan Idham, yang menjabat pada 2019–2021, menjadi dua nama yang dikaitkan.
Namun, unggahan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemeriksaan terhadap salah satu dari mereka. Laporan AFU.id juga tidak mengutip dokumen pemanggilan atau keterangan penyidik yang menyatakan Tito maupun Idham telah berstatus hukum tertentu. Karena itu, tafsir terhadap istilah yang digunakan Akbar perlu dibedakan dari informasi resmi perkara.
Ketidakhadiran di acara ikut dibaca sebagai petunjuk
Tito menjadi bahan pembicaraan setelah tidak hadir dalam agenda Persatuan Purnawirawan Polri pada 5 November 2026. Media sosial juga diramaikan klaim tentang seorang mantan Kapolri yang disebut dicegah bepergian ke luar negeri, bahkan narasi bahwa tokoh tersebut telah diamankan atau ditahan. AFU.id tidak menyertakan bukti yang mengonfirmasi klaim-klaim itu.
Laporan tersebut menyebut Tito tetap menjalankan kegiatan sebagai Mendagri. Pada 7 November 2026, ia dikabarkan memimpin penguatan registrasi Perlindungan Sosial Digital untuk memvalidasi penerima bantuan sosial. Ia juga disebut menginstruksikan pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera mempercepat penetapan status tanggap darurat serta menggunakan dana Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
Idham ikut disebut dalam spekulasi karena pernah menjadi Kabareskrim sebelum menjabat Kapolri. Perkara yang dibicarakan di ruang publik dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan Monitoring Center Bareskrim, termasuk penyadapan dan penghapusan log berkas. Akan tetapi, hubungan jabatan pada masa lalu maupun kedekatan rumah Idham di Depok dengan Mako Brimob Kelapa Dua bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
Ketidakhadiran Idham dalam silaturahmi purnawirawan Polri bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 5 November juga disebut menjadi bahan pencocokan warganet. Sejumlah perwira yang dikaitkan dengan perkara, termasuk Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, dilaporkan dibawa atau ditahan di Mako Brimob. Informasi tentang lokasi itu tidak menjelaskan apakah Idham terkait dengan tindakan penyidik.
Status hukum harus dipisahkan dari rumor
Menurut AFU.id, penyidikan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan berfokus pada dugaan penyadapan ilegal serta akses ilegal. Laporan itu menyebut empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Informasi tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam laporan media itu; bahan yang tersedia tidak memuat dokumen penetapan tersangka atau keterangan langsung penyidik.
AFU.id menyatakan penyidik masih mendalami motif dan aliran dana operasional. Laporan yang sama mengatakan belum ada surat panggilan, pemeriksaan, atau penetapan tersangka atas Tito dan Idham. Dengan demikian, sampai informasi tersebut diterbitkan, status keduanya tidak dapat disamakan dengan nama-nama yang disebut sebagai tersangka.
Perkembangan berikutnya bergantung pada keterangan dan bukti yang disampaikan aparat penegak hukum. Hingga ada konfirmasi resmi, unggahan media sosial, ketidakhadiran dalam acara, dan dugaan mengenai lokasi penggerebekan tetap harus diperlakukan sebagai spekulasi, bukan kepastian hukum.
