Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembatasan biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak mengurangi gaji Pengawas Gizi maupun Pengawas Keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kedua jenis gaji itu, kata BGN, dialokasikan di luar komponen biaya operasional tersebut.
Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran mitra dan tenaga pengawas mengenai kemungkinan hak mereka terdampak oleh pembatasan biaya. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyampaikan kepastian itu di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, seperti diberitakan detikHealth dan NTVNews.id.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” kata Tysa.
Gaji tidak masuk hitungan biaya operasional
Batas Rp3.000 menjadi acuan untuk komponen biaya operasional, bukan sumber pembayaran gaji pengawas. Dengan pemisahan tersebut, BGN menyatakan pembatasan biaya tidak mengubah alokasi gaji dua posisi itu. Penjelasan serupa juga disampaikan Radar Depok, yang menyebut gaji tidak diambil dari biaya operasional per penerima manfaat per hari.
Dalam keterangan BGN, gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap dimasukkan dalam skema pendanaan SPPG, tetapi pos anggarannya dibedakan dari batas operasional. Artinya, keberadaan gaji dalam penyaluran dana ke SPPG tidak membuatnya menjadi bagian dari plafon Rp3.000 yang dibatasi.
Pembedaan komponen ini penting bagi mitra pelaksana karena dana SPPG digunakan untuk sejumlah kebutuhan dengan peruntukan berbeda. BGN menyebut kebutuhan bahan baku, operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta gaji pengawas sebagai komponen yang tercakup dalam penyaluran anggaran.
Saldo virtual account diisi setiap 10 hari
Pembayaran dilakukan melalui pengisian saldo virtual account (VA) milik masing-masing SPPG. Pengisian itu dijadwalkan setiap 10 hari sekali. Melalui mekanisme tersebut, dana untuk membayar pengawas disalurkan bersama pembiayaan kebutuhan lain yang telah ditetapkan.
BGN menjelaskan, top up VA mencakup biaya bahan baku dan operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu, serta gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Jadi, proses pengisian saldo menjadi jalur penyaluran anggaran, sementara pembatasan Rp3.000 merujuk pada komponen operasional tertentu.
Penjelasan itu juga menjawab kebingungan yang dapat muncul ketika berbagai kebutuhan SPPG masuk melalui satu mekanisme penyaluran. BGN menegaskan bahwa masing-masing kebutuhan tetap memiliki alokasi sesuai peruntukannya. Dengan demikian, pengisian saldo VA tidak berarti seluruh dana yang disalurkan dihitung sebagai biaya operasional dalam batas Rp3.000.
BGN ingin mitra memahami skema pembiayaan
Menurut BGN, pengaturan alokasi tersebut merupakan bagian dari sistem pembiayaan Program MBG. Tujuannya, kebutuhan pelaksanaan di SPPG dapat dibayar berdasarkan komponen yang sudah ditetapkan. Penegasan mengenai gaji pengawas disampaikan agar mitra tidak menganggap pembatasan biaya operasional sebagai pemotongan hak tenaga pengawas.
Isu ini berkaitan langsung dengan kepastian pembayaran bagi Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan di SPPG. Dalam keterangan yang diberitakan sejumlah media, BGN meminta mitra serta tenaga pengawas memahami bahwa gaji mereka tidak bersumber dari plafon operasional. Tidak ada keterangan dalam penjelasan tersebut mengenai perubahan jadwal top up atau skema pembayaran lain.
Untuk sementara, mekanisme yang dipaparkan BGN tetap berupa pengisian VA setiap 10 hari, dengan dana mencakup berbagai kebutuhan SPPG sesuai alokasi. BGN juga menegaskan kebijakan batas operasional itu tidak mengubah penganggaran gaji pengawas dalam pelaksanaan MBG.
