Pemerintah mencabut atau membatalkan hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Namun, bentuk penanganannya berbeda-beda. Sebagian perusahaan kehilangan seluruh izin, sementara proses terhadap beberapa lainnya masih menunggu pemeriksaan lapangan dan kajian pemerintah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan keputusan itu pada Senin, 9 November 2026. Menurut dia, rekomendasi pencabutan disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Seperti dilaporkan CNN Indonesia dan Jawa Pos, Nusron juga menyebut pemilik manfaat atau investor sejumlah perusahaan berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta Indonesia.
Informasi yang disampaikan pemerintah menempatkan perusahaan-perusahaan tersebut di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Penindakan dibagi dalam lima klaster, menyesuaikan status HGU dan tingkat kebakaran di wilayah konsesi. Karena itu, istilah pencabutan dalam pengumuman tersebut tidak berarti semua izin telah diperlakukan dengan cara yang sama.
Kebakaran berulang jadi dasar pencabutan penuh
Tiga perusahaan masuk kelompok yang HGU-nya dicabut seluruhnya: PT MIB di Kalimantan Selatan, serta PT RKA dan PT SKM di Kalimantan Barat. Alasan yang disampaikan Nusron mencakup kebakaran berulang, luas area terbakar yang melampaui separuh wilayah izin, dan tidak tersedianya fasilitas untuk mencegah maupun menangani karhutla.
Rincian luasan yang dilaporkan media tidak seluruhnya seragam. CNN Indonesia menyebut lahan PT MIB sekitar 4.000 hektare, PT RKA 11.000 hektare, dan PT SKM 7.000 hektare. Sementara itu, detikNews merinci lahan PT RKA seluas 11.558 hektare dan PT SKM dalam dua bidang, masing-masing 5.355 hektare serta 2.360,81 hektare. Perbedaan itu muncul dalam laporan media mengenai paparan pemerintah.
Dasar yang disebutkan untuk pencabutan penuh menggabungkan catatan kebakaran dan kesiapan perusahaan di konsesi. Pemerintah menyatakan kebakaran terjadi berulang dan meluas, sedangkan sarana serta prasarana mitigasi tidak tersedia. Rincian tersebut menjadi alasan pengelompokan, bukan keterangan bahwa seluruh perusahaan lain memiliki kondisi serupa.
Status izin menentukan bentuk penanganan
PT PSLT di Kalimantan Barat ditempatkan pada kelompok berbeda. Masa HGU perusahaan itu disebut telah berakhir pada 2020. Nusron menyatakan lahan seluas 2.300 hektare tersebut dipastikan akan diambil alih negara. Dengan demikian, penanganannya berkaitan dengan berakhirnya masa hak, bukan pencabutan penuh atas HGU yang masih berlaku.
Kelompok berikutnya mencakup perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi HGU-nya belum terbit. CNN Indonesia menyebut PT ANI dengan lahan sekitar 5.000 hektare, PT BOS 4.000 hektare, dan PT AER 5.000 hektare. Pemerintah akan merekomendasikan evaluasi IUP kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait.
Untuk PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, pencabutan hanya dilakukan sebagian. Luas yang disebut dalam paparan Nusron mencapai 1.510 hektare. Alasannya, area yang terbakar dinilai kurang dari 50 persen dari keseluruhan HGU, sehingga perusahaan ini tidak dimasukkan ke kelompok pencabutan total.
Susunan klaster tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut tidak hanya berupa penarikan izin. Evaluasi izin usaha perkebunan, pengambilalihan lahan yang masa HGU-nya habis, dan pengukuran ulang di lapangan juga menjadi bagian dari proses yang diumumkan. Rincian luas lahan dalam laporan detikNews berbeda pada beberapa perusahaan dibandingkan angka pembulatan yang diberitakan CNN Indonesia.
Tiga perusahaan masih menunggu pemeriksaan
Pemerintah belum menetapkan apakah HGU PT STP dan PT JMS di Kalimantan Timur serta PT API di Kalimantan Barat akan dicabut seluruhnya atau sebagian. Nusron mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman, termasuk inspeksi fisik dan pengukuran data. Keputusan untuk tiga perusahaan tersebut masih bergantung pada hasil proses itu.
Daftar 11 perusahaan yang disebut pemerintah meliputi PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API. Lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten di tiga provinsi Kalimantan. detikNews, misalnya, mencantumkan PT RKA di Melawi, PT SKM dan PT AER di Ketapang, serta PT JMS dan PT STP di Kutai Kartanegara.
Informasi mengenai investor asing juga disampaikan Nusron, tetapi ia tidak merinci perusahaan mana yang terkait dengan masing-masing negara. Ia menyebut ada pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan dalam negeri. Identitas investor domestik belum diungkapkan dalam konferensi pers tersebut.
Langkah berikutnya adalah menyelesaikan pemeriksaan lapangan untuk tiga perusahaan yang masih dikaji, sekaligus menindaklanjuti evaluasi IUP dan pengambilalihan lahan PT PSLT. Pemerintah belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan maupun rincian jadwal penetapan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
