Kejaksaan Agung belum menyimpulkan apakah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki hubungan dengan Arif Kurniawan, pengusaha yang dikaitkan dengan perkara tata kelola nikel. Penyidik masih menelusuri dugaan tersebut, sementara dugaan aktivitas tambang tanpa izin oleh dua perusahaan yang berada di bawah kendali Arif juga menjadi bagian dari pemeriksaan.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyampaikan perkembangan itu setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan pemeriksaan mengenai hubungan Arif dan Listyo masih berjalan.
“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi, seperti dikutip CNN Indonesia.
Kuntadi belum menyatakan bahwa Listyo menjadi pihak yang membekingi kegiatan pertambangan Arif. Menurut dia, penyidik belum sampai pada tahap pengusutan yang memastikan dugaan keterlibatan tersebut.
Dengan demikian, dugaan relasi itu belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan penyidikan. Kejagung menyatakan masih mendalami berbagai aspek perkara untuk mengungkap fakta yang berkaitan dengannya.
Dugaan operasi tambang berlanjut setelah IUP berakhir
Di luar penelusuran hubungan antarpihak, penyidik mengusut dugaan kegiatan pertambangan yang tetap berlangsung setelah izin usaha pertambangan (IUP) dua perusahaan berakhir. Perusahaan yang disebut adalah PT BSJ dan PT KAA.
Kejagung menemukan dugaan bahwa kedua perusahaan tersebut melanjutkan kegiatan tambang sejak 2015. Masa berlaku IUP mereka disebut berakhir pada tahun itu, tetapi aktivitas pertambangan diduga diteruskan melalui skema suspend.
Dalam ketentuan yang disampaikan Kejagung, ketika izin berakhir, IUP kedua perusahaan semestinya dikembalikan kepada negara. Penyidik kini menelusuri bagaimana kegiatan tambang dapat berlanjut setelah masa izin habis dan siapa saja yang terkait dengan pengelolaannya.
Dugaan tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan putusan pengadilan. Keterangan yang tersedia belum menjelaskan berapa lama kegiatan itu berlangsung setelah 2015, maupun nilai produksi dari tambang yang dipersoalkan.
Fokus pada izin yang telah berakhir memberi konteks lain bagi penyidikan. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan hubungan Arif dengan Listyo, tetapi juga tata kelola sejumlah perusahaan dan status izin yang menjadi dasar kegiatan pertambangan.
Enam perusahaan berada dalam kendali Arif
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang disebut berada di bawah kendali Arif. Perusahaan-perusahaan itu dikelola melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Lima perusahaan yang luas IUP-nya disebutkan adalah PT BSJ dengan 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI dengan 1.000 hektare, dan PT AMID seluas 1.026 hektare.
Satu perusahaan lain yang tercantum ialah PT HJ. Kejagung tidak menyebut luas IUP PT HJ dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, angka luas dari lima perusahaan tersebut belum menggambarkan keseluruhan wilayah izin keenam perusahaan.
Perbedaan besaran wilayah izin juga memperlihatkan bahwa kelompok perusahaan itu tidak memiliki luasan yang seragam. Namun, informasi mengenai luas IUP saja belum menjelaskan tingkat kegiatan, status izin terkini, ataupun besaran dampak dugaan pelanggaran pada tiap perusahaan.
Dalam pemeriksaan, PT BSJ dan PT KAA disebut sebagai dua perusahaan yang diduga tetap menambang setelah IUP berakhir. Belum ada keterangan dalam laporan tersebut bahwa empat perusahaan lain juga melakukan pelanggaran serupa.
Penyidik belum menetapkan kesimpulan soal dugaan beking
Pernyataan Kejagung mengenai Listyo masih terbatas pada pendalaman. Kuntadi menegaskan penyidik belum sampai pada kesimpulan bahwa mantan Kapolri itu terlibat dalam kegiatan tambang Arif. Kejaksaan, menurut dia, masih mengumpulkan dan memeriksa fakta.
Posisi itu penting untuk membedakan pertanyaan yang sedang diselidiki dari fakta yang telah ditemukan. Dugaan hubungan dengan Listyo belum dipastikan, sedangkan dugaan kegiatan berlanjut setelah masa IUP PT BSJ dan PT KAA berakhir telah disebut sebagai temuan penyidik yang masih perlu diuji dalam proses hukum.
CNN Indonesia melaporkan Kuntadi menyampaikan penjelasan tersebut usai rapat koordinasi di Kemenko Polkam. Harian Mistar juga memberitakan bahwa Kejagung belum memastikan dugaan keterlibatan Listyo sebagai pihak yang membekingi aktivitas tambang tersebut.
Belum ada keterangan mengenai kapan pendalaman terhadap dugaan hubungan itu akan rampung atau apakah penyidik akan memeriksa pihak-pihak lain terkait. Kejagung menyatakan penyidikan perkara nikel tetap berjalan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.
