WHO mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dibuat dengan tambahan bahan seperti pewarna, perasa, dan pemanis buatan. Usulan ini memperluas pendekatan kebijakan pangan: bukan hanya menilai kadar gula, garam, dan lemak, tetapi juga memperhatikan cara produk diracik.
Draf panduan tersebut menyasar produk ultra-proses yang menggunakan bahan tambahan untuk mengubah tampilan atau rasa. WHO menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak pola makan tidak sehat, yang menurut organisasi itu berkaitan dengan sekitar 11 juta kematian setiap tahun.
Namun, rekomendasi itu belum menjadi aturan. Pemerintah negara anggota masih menunggu panduan final WHO, sementara drafnya sedang dibuka untuk konsultasi publik hingga 27 November.
Penilaian produk tak berhenti pada kadar gizi
Selama ini, kebijakan pangan yang didorong WHO banyak bertumpu pada komposisi nutrisi, terutama kandungan lemak, gula, dan garam. Dalam rancangan baru, perhatian diperluas ke formulasi produk, termasuk penggunaan aditif dalam makanan ultra-proses.
Pejabat Teknis Departemen Nutrisi dan Keamanan Makanan WHO, Katrin Engelhardt, mengatakan penilaian terhadap makanan perlu mempertimbangkan bahan yang digunakan selain komposisi gizinya.
“Kami menyadari bahwa makanan tidak hanya harus dinilai dari kandungan gizinya saja, tetapi juga dari aspek formulasi bahannya demi mencegah penyakit akibat pola makan,” kata Katrin Engelhardt.
Perubahan fokus ini dapat berpengaruh pada kebijakan nasional bila panduan tersebut kelak diadopsi. Produk seperti minuman bersoda dan mi instan disebut berpotensi terkena aturan yang lebih ketat. Bentuk kebijakannya dapat berupa label peringatan kesehatan atau pajak khusus, tetapi rincian penerapannya akan ditentukan masing-masing negara.
Dengan demikian, draf WHO tidak serta-merta melarang produk tertentu. Usulan itu memberi pemerintah dasar untuk mempertimbangkan regulasi berdasarkan bahan dan proses formulasi, di samping informasi nutrisi yang sudah digunakan.
Pelaku industri khawatir biaya dan aturan bertambah
Rencana tersebut mendapat keberatan dari International Food and Beverage Alliance (IFBA), organisasi yang mewakili perusahaan makanan dan minuman multinasional. IFBA menilai perluasan penilaian berisiko menggeser perhatian dari kualitas nutrisi dan dapat memberi cap buruk pada produk yang dinilai aman.
Sekretaris Jenderal IFBA, Rocco Renaldi, menyatakan organisasinya mengkhawatirkan dampak usulan itu terhadap prioritas gizi dan upaya perusahaan mengubah komposisi produk.
“Kekhawatiran utama kami adalah potensi terganggunya prioritas nutrisi yang telah ditetapkan serta upaya reformulasi produk yang sedang berjalan,” ujar Rocco Renaldi.
Industri juga menyoroti kemungkinan kenaikan biaya untuk merombak resep, kebutuhan mengikuti aturan label yang lebih rumit, risiko gugatan kelompok, serta beban pajak yang lebih besar. CEO Kraft Heinz, Steve Cahillane, meminta perusahaan diberi kesempatan terlibat dalam pembahasan kebijakan. Menurut dia, pelaku usaha perlu hadir dalam proses yang dapat berdampak langsung pada produk mereka.
Keberatan industri itu muncul ketika draf masih berada dalam tahap konsultasi. Karena belum menjadi rekomendasi resmi, cakupan dan konsekuensi kebijakan bagi perusahaan masih bergantung pada isi panduan akhir serta keputusan pemerintah di tiap negara.
Pakar mendukung perluasan dasar kebijakan
Sejumlah pakar kesehatan mendukung arah yang ditempuh WHO. Lindsey Smith Taillie, co-director Global Food Research Program di University of North Carolina Chapel Hill, menilai status ultra-proses dan komposisi gizi dapat dipakai bersama sebagai pertimbangan kebijakan.
Menurut Taillie, kedua ukuran itu tidak perlu diperlakukan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Pemerintah dapat melihat kandungan nutrisi sekaligus cara suatu produk diformulasikan saat menyusun langkah untuk memperbaiki pola makan masyarakat.
Perbedaan pandangan antara pakar kesehatan dan industri kini menjadi bagian dari proses konsultasi. WHO masih mengumpulkan masukan sampai 27 November sebelum panduan itu direkomendasikan secara resmi kepada negara-negara anggota. Setelah proses tersebut, pemerintah akan menentukan apakah dan bagaimana saran WHO diterapkan dalam aturan nasional.
