Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang menggunakan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang kepemilikannya dikaitkan dengan Raffi Ahmad. Nilai kontrak yang tercatat dalam data pengadaan pemerintah mencapai Rp14.696.955.002 untuk kegiatan pada 2024 hingga 2026.
Dalam laporan yang dipublikasikan melalui akun X ICW pada 9 November 2026, organisasi itu menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki lima paket pengadaan pada 2024. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengadakan tiga paket pada 2025 dan 2026. Pojoksatu melaporkan, data yang digunakan ICW berasal dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rangkaian pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui media sosial dan kanal YouTube, serta kehadiran Raffi Ahmad dalam acara. Perhatian ICW tertuju pada nilai belanja itu ketika pemerintah menjalankan kebijakan penghematan anggaran.
Belanja KKP mencapai Rp10,8 miliar
KKP menjadi penyumbang terbesar dalam total kontrak yang disorot. Menurut rincian ICW, kementerian itu mengikat dua kontrak jasa influencer pada 2025 dengan nilai gabungan Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, nilai kontrak KKP kepada PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar.
Salah satu paket yang disebut dalam laporan berkaitan dengan keterlibatan influencer untuk pembangunan BINS dan bernilai Rp3,6 miliar. Paket lainnya pada 2026 berupa jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Rincian nilai per paket tidak seluruhnya dijabarkan dalam informasi yang dipublikasikan.
Di Kemendikbudristek, paket tahun 2024 antara lain membayar penayangan video YouTube sebesar Rp452,7 juta. Penayangan Instagram Reels di akun @raffinagita1717 bernilai Rp205,9 juta, sedangkan Instagram Story pada akun yang sama mencapai Rp575,7 juta. Paket penayangan TikTok tercatat sebesar Rp144,4 juta.
Komponen lain berupa pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. ICW mencatat nilai paket itu Rp2,52 miliar, terbesar di antara komponen Kemendikbudristek yang disebutkan dalam laporan. Total untuk kedua kementerian tetap tercatat sekitar Rp14,7 miliar.
ICW mempertanyakan ukuran manfaat
ICW menilai belanja tersebut patut dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai tujuan, hasil, dan ukuran keberhasilannya. Organisasi itu juga mempertanyakan kebutuhan kementerian memakai jasa influencer ketika masing-masing memiliki unit komunikasi publik dan kanal media sosial resmi.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer?”
Menurut ICW, Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat. Unit-unit tersebut ditopang pegawai, fasilitas, dan anggaran negara. Karena itu, ICW meminta dasar pengadaan dan manfaat yang dihasilkan dapat diterangkan kepada publik.
Perusahaan yang menerima kontrak tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, ICW menyebut PT Rans Entertainmen Indonesia memiliki 99,1 persen saham perusahaan itu. Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk, memegang 0,9 persen saham secara langsung, dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia.
Kontras dengan kebijakan penghematan
Pengadaan itu menjadi sorotan ICW karena pemerintah sebelumnya meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menekan belanja. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun. Instruksi tersebut meminta pembatasan sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.
ICW membandingkan kebijakan itu dengan kontrak influencer KKP yang tetap berjalan pada 2025 dan bertambah pada tahun berikutnya. Organisasi tersebut juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Pagu transfer ke daerah pada 2026 disebut turun menjadi Rp693 triliun, sekitar Rp171 triliun lebih rendah daripada proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Dalam laporan yang sama, ICW mengutip data Kementerian Dalam Negeri bahwa 90 persen dari 546 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat rendah. Besarnya biaya satu unggahan Instagram Story senilai Rp575,7 juta juga dibandingkan dengan dana desa yang, setelah alokasi untuk Koperasi Desa Merah Putih, rata-rata tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa.
ICW menilai perbedaan prioritas belanja itu perlu dijawab oleh kementerian terkait. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya soal nilai kontrak, tetapi juga alasan memilih penyedia eksternal dan cara pemerintah mengukur dampaknya. Rincian tujuan serta hasil dari paket-paket tersebut menjadi informasi yang perlu dibuka agar publik dapat menilai penggunaan anggaran.
