Upaya memakzulkan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth gagal setelah Partai Republik menggagalkannya. Perkara itu berangkat dari tuduhan bahwa Hegseth melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan yang semestinya dari Kongres. Meski kandas, proses tersebut menghidupkan kembali pertanyaan tentang batas kekuasaan presiden dan kemungkinan Donald Trump menghadapi upaya pemakzulan baru.
Hegseth menyebut langkah terhadap dirinya sebagai “sandiwara” dan “sabotase”, seperti dilaporkan DW dan detikNews. Trump pun menuduh Partai Demokrat menyalahgunakan Amerika Serikat dalam upaya tersebut, menurut pemberitaan ANTARA. Namun, kegagalan di Kongres tidak serta-merta mengakhiri persoalan politik yang ditimbulkan oleh tuduhan itu.
Perkara Hegseth juga memperlihatkan jurang antara pengajuan pemakzulan dan pencopotan seorang pejabat. Mekanismenya memberi Kongres ruang untuk menyelidiki serta mengajukan pertanggungjawaban, tetapi ambang dukungan di Senat membuat hasil akhirnya sulit dipastikan.
Perkara bisa bergerak cepat, tetapi vonis sulit
Pemakzulan di tingkat federal dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dapat mengajukan tuduhan dan memutuskan apakah perkara diteruskan. Untuk meloloskan pemakzulan dari tahap ini, cukup diperlukan suara mayoritas sederhana. Setelah itu, Senat menggelar persidangan dan kedua pihak dapat memeriksa pihak-pihak yang relevan.
Di sinilah syarat yang lebih berat berlaku. Senat harus mendapat dukungan dua pertiga anggotanya untuk menyatakan pejabat bersalah dan mencopotnya dari jabatan. Karena itu, keberhasilan pemakzulan di DPR belum otomatis berujung pada pemberhentian. Proses ini juga bukan perkara pidana, meski konsekuensinya dapat berupa kehilangan jabatan.
Pengajuan dapat berlangsung jauh lebih cepat daripada proses politik untuk mengumpulkan dukungan. DW mencatat perkara Hegseth dapat disidangkan dalam waktu 48 jam setelah dimulai. Namun, percepatan itu tidak mengubah syarat suara di Senat. Polarisasi antara dua kubu politik tetap menjadi hambatan besar.
Catatan sejarah menunjukkan betapa jarangnya pemakzulan berujung pada pencopotan. Sejak perkara pertama tuntas pada 1799, delapan orang dinyatakan bersalah melalui mekanisme tersebut dan semuanya merupakan hakim. Trump sendiri pernah dua kali dimakzulkan DPR, masing-masing terkait tuduhan penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi Kongres pada 2020, lalu tuduhan menghasut pemberontakan pada 2021. Senat membebaskannya dalam kedua perkara itu.
Pemakzulan juga menjadi tekanan politik
Walau peluang vonis sering tipis, pengajuan pemakzulan dapat membawa tuduhan terhadap seorang pejabat ke ruang publik dan menekan yang bersangkutan. Frank O. Bowman III, profesor hukum di Universitas Missouri yang meneliti pemakzulan dan Trump, mengatakan, “Ancaman pemakzulan sebagai alat untuk menyampaikan pesan tertentu, sebenarnya sudah lama digunakan.”
Fungsi politik semacam itu menuai kritik. Keith Whittington, profesor di Yale Law School, menilai penggunaan kewenangan pemakzulan secara partisan membuat peluang untuk menjatuhkan vonis dan mencopot pejabat kian tertutup. Perbedaan pandangan ini ikut menjelaskan mengapa pemakzulan dapat dipandang sebagai kewajiban konstitusional oleh satu kubu, tetapi dianggap strategi politik oleh kubu lain.
Argumen para pendukung pemakzulan bertumpu pada perlunya meminta pejabat bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran. Sebaliknya, keputusan anggota Kongres juga dipengaruhi oleh pertimbangan pemilih dan risiko politik di daerah masing-masing. Dengan begitu, pembuktian tuduhan bukan satu-satunya faktor yang menentukan nasib perkara.
Perhatian beralih ke peta Kongres berikutnya
Perdebatan soal Hegseth muncul saat prospek pemakzulan Trump kembali dibicarakan. Menurut DW, hasil pemilu sela terbaru akan membuat Partai Demokrat menguasai kedua kamar Kongres mulai 2027. Perubahan komposisi itu dapat membuka jalan bagi Demokrat untuk mengajukan perkara, tetapi tidak menghapus keharusan memperoleh dukungan dua pertiga suara di Senat.
Bowman mengingatkan Demokrat agar tidak tergesa-gesa menjadikan pemakzulan sebagai langkah pertama setelah mereka memegang kendali DPR. Ia menilai partai itu perlu lebih dulu menunjukkan bahwa kewenangan legislatif bisa menghasilkan dampak bagi masyarakat. Jika akhirnya perkara diajukan, Whittington menyebut dukungan sebagian senator Republik menjadi kunci, bukan sekadar kekompakan Demokrat.
Dengan demikian, gagalnya upaya terhadap Hegseth belum menjawab apakah tuduhan terkait perang Iran akan berlanjut melalui jalur lain. Untuk Trump, peluang pemakzulan berikutnya akan bergantung pada pilihan politik anggota Kongres dan kemungkinan munculnya dukungan dari luar Partai Demokrat.
