Truk-truk yang membawa perangkat sound horeg memadati ruas di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan kawasan Alun-alun, Senin, 16 November 2026. Aksi yang digelar Komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) itu menolak wacana pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.
Koordinator aksi JSSC, M Arif Sugiartani, mengatakan unjuk rasa muncul karena para pelaku usaha dan pegiat audio resah terhadap kemungkinan pembatasan, termasuk larangan menyeluruh. Menurut dia, kebijakan yang membatasi kegiatan perlu dibicarakan bersama komunitas yang akan terdampak.
Seperti dilaporkan detikNews, JSSC tidak menyatakan keberatan terhadap upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan. Komunitas justru meminta pemerintah daerah dan DPRD Jember membuka dialog untuk menyusun aturan yang dapat diterapkan, bukan kebijakan yang melarang penggunaan sound system secara mutlak.
Komunitas minta aturan dirumuskan bersama
Arif menyebut perangkat audio tersebut punya arti lebih luas bagi komunitasnya. Sound system, kata dia, berkaitan dengan kegiatan budaya dan ruang berekspresi, sekaligus menjadi sumber mata pencaharian serta kebanggaan bagi sebagian warga Jember.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan, “Kami tidak menolak ketertiban dan kenyamanan bersama.” Sikap itu menjadi dasar ajakan JSSC agar pemerintah, anggota DPRD, pelaku usaha, komunitas, dan pengguna perangkat suara membahas aturan secara terbuka.
JSSC meminta pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak yang menggunakan atau bekerja di bidang sound system. Bagi mereka, pembahasan bersama diperlukan agar ketentuan yang disusun mempertimbangkan kebutuhan penyelenggara kegiatan sekaligus kepentingan warga yang menginginkan lingkungan tetap tertib dan nyaman.
Desakan tersebut bukan berarti komunitas menolak adanya batasan. Dalam tuntutannya, JSSC mengusulkan aturan yang rinci dan terukur, antara lain mengenai waktu penggunaan, area yang boleh dipakai, serta tingkat volume suara. Rincian itu, menurut komunitas, lebih tepat menjadi bahan pengaturan daripada larangan menyeluruh.
Penolakan diarahkan pada larangan menyeluruh
Perbedaan antara pembatasan dan pelarangan menjadi pokok keberatan JSSC. Mereka menolak kebijakan yang menutup penggunaan sound system dalam semua kegiatan masyarakat maupun budaya. Sebaliknya, komunitas meminta ketentuan yang menjelaskan kapan dan di mana perangkat dapat digunakan serta batas suara yang dianggap wajar.
Usulan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang perlu merumuskan aturan bersama pengguna dan pelaku usaha. Materi yang diberitakan detikNews belum memuat rincian draf kebijakan ataupun jadwal pembahasan antara JSSC, Pemkab Jember, dan DPRD. Karena itu, tuntutan komunitas saat aksi masih berupa permintaan agar ruang dialog dibuka.
Arif mengatakan aturan perlu disusun dengan ukuran yang jelas supaya bisa dijalankan oleh berbagai pihak. Batas jam operasional, misalnya, akan memberi kepastian bagi pengguna dan menjadi acuan bagi pihak yang mengawasi pelaksanaan. Ketentuan lokasi dan volume juga termasuk hal yang diminta JSSC untuk dibicarakan.
Dengan tuntutan itu, komunitas berupaya menggeser pembahasan dari pilihan antara bebas menggunakan atau melarang sepenuhnya, menuju penyusunan batas yang disepakati. Namun, bahan yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut belum merinci bagaimana batas-batas itu akan ditetapkan atau siapa yang nantinya bertugas memastikan aturan dipatuhi.
Aksi membawa isu pekerjaan dan budaya
JSSC juga mengaitkan keberatan mereka dengan penghidupan para pelaku di bidang audio. Arif menyampaikan bahwa sound system tidak hanya dipandang sebagai perangkat hiburan oleh komunitas. Kegiatan yang menggunakan perangkat itu, menurutnya, juga berhubungan dengan ekspresi budaya dan mata pencaharian.
Pandangan tersebut menjelaskan mengapa wacana pelarangan memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan pegiat audio. Meski begitu, JSSC menyatakan kesediaan untuk membahas ketertiban dan kenyamanan bersama. Mereka meminta kepentingan tersebut ditempatkan dalam perumusan aturan, bukan dijadikan alasan untuk menghapus penggunaan sound system dari kegiatan masyarakat.
Aksi berlangsung dengan truk bermuatan perangkat suara di sekitar kantor Pemkab Jember dan Alun-alun. Kehadiran kendaraan tersebut membuat tuntutan komunitas terlihat langsung di ruang publik. Pokok yang mereka bawa tetap tertuju pada penolakan larangan total dan permintaan agar pemerintah daerah serta DPRD melibatkan komunitas dalam pembahasan.
Belum ada rincian dalam laporan detikNews mengenai keputusan Pemkab Jember setelah aksi itu. Perkembangan yang diminta JSSC berikutnya adalah dibukanya dialog untuk membahas aturan tentang jam penggunaan, lokasi, dan volume suara. Komunitas menginginkan ketentuan tersebut disusun bersama pihak yang akan menjalankannya.
