Pelalawan mencatat area terbakar paling luas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau sepanjang 2026. Dari 61 perkara yang diproses kepolisian, lahan seluas 2.507,1 hektare terbakar di kabupaten itu. Polda Riau menetapkan 65 orang sebagai tersangka, sementara total area terdampak di seluruh provinsi mencapai 3.394,55 hektare.
Angka tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Seperti dilaporkan MetroTVNews, perkara-perkara itu ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau bersama jajaran kepolisian di wilayah. Area terbakar tersebar di 12 kabupaten dan kota.
Pelalawan menanggung area terbakar terbesar
Pelalawan dan Bengkalis sama-sama mencatat 10 perkara, jumlah tertinggi di antara wilayah yang disebut dalam laporan. Namun, luas area terbakar di Pelalawan jauh menonjol, yakni 2.507,1 hektare. Data yang diberitakan Okezone tidak merinci luas kebakaran untuk Bengkalis.
Di Indragiri Hilir, 10 perkara berkaitan dengan lahan terbakar seluas 73,5 hektare. Indragiri Hulu menangani tujuh perkara dengan area 111,7 hektare, sedangkan Siak mencatat lima perkara dan 48,64 hektare lahan terbakar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau juga menangani langsung empat perkara dengan luasan 152,71 hektare.
Wilayah lain yang masuk dalam penanganan meliputi Pekanbaru, Dumai, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Luas kebakaran per daerah tersebut tidak dirinci dalam laporan yang tersedia. Dengan demikian, angka 3.394,55 hektare merupakan akumulasi dari seluruh perkara yang ditangani, bukan hanya kasus di Pelalawan.
Perkara masih berada di beberapa tahap
Penetapan tersangka tidak berarti seluruh perkara sudah selesai diproses. Dari 61 perkara, tujuh masih dalam penyidikan. Sebanyak 24 perkara berada pada tahap I, 11 perkara berstatus P19, sedangkan 19 lainnya telah masuk tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Rincian itu memperlihatkan perkara-perkara karhutla masih tersebar pada tahapan penanganan yang berbeda. Polda Riau belum menyebutkan berapa tersangka yang terkait dengan setiap daerah maupun perkembangan khusus untuk perkara di Pelalawan. Angka 65 merujuk pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari keseluruhan perkara, bukan jumlah perkara atau putusan pengadilan.
Ade menyebut penegakan hukum dilakukan untuk mendorong pengendalian kebakaran dan mencegah peristiwa serupa berulang. “Penegakan hukum ini merupakan bagian penting dari upaya pengendalian karhutla secara menyeluruh,” katanya, seperti dikutip Okezone.
Patroli dan papan peringatan jadi upaya pencegahan
Penanganan perkara berjalan beriringan dengan langkah pencegahan. Menurut laporan MetroRiau, kepolisian melakukan patroli di daerah rawan, memantau titik panas, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Polda juga memasang papan peringatan di lokasi yang pernah terbakar agar area tersebut tidak kembali menjadi titik kebakaran.
Feed berita yang mengutip laman resmi Polri menyebut Polda Riau menyiapkan 260 plang untuk mencegah kebakaran berulang. Sementara itu, Kompas.com melaporkan adanya penegasan bahwa bekas lokasi karhutla tidak boleh diolah. Papan tersebut menjadi penanda di lapangan, di samping penanganan hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat pembakaran.
Data perkara dan luas kebakaran yang diumumkan pada akhir Oktober menjadi dasar gambaran penanganan karhutla sepanjang 2026. Sejumlah proses hukum masih berjalan, sedangkan patroli, pemantauan titik panas, dan pemasangan plang menjadi langkah yang disiapkan kepolisian untuk mencegah api kembali meluas.
