Silmy Karim menghadapi dua rangkaian dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu dituduh menerima gratifikasi berupa uang dan pembelian saham, serta memeras pemohon dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
Dalam perkara gratifikasi, jaksa menyebut Silmy menerima uang Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar. Sementara dalam perkara pemerasan, nilai yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp168,9 miliar. Jaksa menyatakan Silmy memperoleh Rp1,2 miliar dari rangkaian perbuatan tersebut.
Rincian dakwaan itu diberitakan detikNews dan Suara.com setelah pembacaan surat dakwaan. Seluruh uraian tersebut merupakan tuduhan jaksa dalam persidangan, bukan putusan pengadilan.
Uang operasional dan pembelian saham
Jaksa mengaitkan penerimaan tersebut dengan jabatan Silmy sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Wakil Menteri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Periode jabatan yang disebut dalam dakwaan berlangsung dari 21 Oktober 2024 sampai 4 Juni 2026. Menurut jaksa, penerimaan itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
Uang tunai Rp2,56 miliar, menurut dakwaan, diterima dalam bentuk setoran yang dicatat sebagai dana operasional wakil menteri. Salah satu setoran sebesar Rp960 juta disebut terjadi pada 19 Agustus 2025. Setelah itu, jaksa menyebut ada setoran Rp160 juta per bulan sejak 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026, dengan akumulasi Rp1,6 miliar.
Bagian lain dari dakwaan berhubungan dengan saham. Jaksa menyatakan uang untuk membeli saham atas nama Silmy mencapai Rp31.381.119.000. Pembelian melalui beberapa perusahaan sekuritas itu disebut berlangsung sejak 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025. Jaksa menduga dana pembelian berasal dari pihak lain.
Nilai uang tunai dan saham yang dirinci jaksa jika dijumlahkan mencapai Rp33.941.119.000. Pemberitaan detikNews dan Suara.com menyebut keseluruhan gratifikasi itu sekitar Rp33,8 miliar. Karena itu, angka rinci dalam dakwaan dan angka pembulatan yang digunakan dalam pemberitaan tidak sepenuhnya sama.
Dugaan pemerasan dalam layanan izin tinggal
Perkara lain yang dibacakan di persidangan menyangkut pengurusan dokumen tinggal WNA. Jaksa menuduh Silmy bersama sejumlah pejabat dan pegawai imigrasi meminta penerimaan tidak resmi dalam proses penerbitan maupun perpanjangan dokumen. Nilai yang dikaitkan dengan dugaan pemerasan tersebut disebut mencapai Rp168,9 miliar.
Layanan yang disebut dalam dakwaan mencakup izin tinggal kunjungan, termasuk izin dalam keadaan terpaksa atau darurat, izin tinggal terbatas, serta izin tinggal tetap. Jaksa juga memasukkan proses perubahan status izin, yakni dari izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Permohonan itu diajukan melalui biro jasa atau perusahaan penjamin WNA, menurut uraian jaksa.
Selain Silmy, jaksa menyebut Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah dalam perkara tersebut. Mereka diduga memiliki peran yang saling berkaitan. Saffar disebut sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, sedangkan Jaya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
Dakwaan mencantumkan dugaan keuntungan Rp500 juta untuk Saffar dan Rp6,53 miliar untuk Jaya. Tessar, yang disebut sebagai Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal, diduga memperoleh Rp2,88 miliar. Bagus Bramantyo disebut mendapat Rp4,24 miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp16,3 miliar, sedangkan Gusti Benardiansyah Rp50,96 miliar. Angka-angka itu merupakan nilai yang dikaitkan jaksa dengan pihak-pihak tersebut dalam dakwaan.
Jaksa gunakan pasal pemerasan dan gratifikasi
Jaksa mendakwa Silmy menggunakan ketentuan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 18 undang-undang tersebut. Dakwaan juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam uraian perkara, jaksa menyatakan rangkaian tindakan dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan ketika Silmy menjabat di lingkungan imigrasi. Sidang perdana menjadi tahap pembacaan tuduhan. Rincian dakwaan berikutnya akan diuji dalam proses persidangan, sementara materi yang disampaikan jaksa belum merupakan penetapan bersalah oleh hakim.
