Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan untuk menebus ijazah warga yang masih ditahan sekolah karena biaya belum terbayar. Pada tahap awal, sebanyak 117 ijazah telah dibebaskan dengan anggaran lebih dari Rp 500 juta. Program ini tidak membatasi lamanya dokumen tertahan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar warga yang ijazahnya tertahan, baik selama dua tahun maupun lebih lama, mendapat bantuan. Seperti diberitakan detikcom pada 28 April 2025, pengajuan dapat dilakukan warga Jakarta melalui Suku Dinas Pendidikan di wilayah kota atau kabupaten administrasi masing-masing.
Istilah “pemutihan ijazah” dalam program ini merujuk pada bantuan untuk melunasi biaya yang membuat dokumen belum bisa diambil. Bukan penghapusan ijazah atau perubahan status kelulusan. Bagi pemiliknya, bantuan tersebut membuka jalan untuk memperoleh kembali dokumen pendidikan yang sebelumnya tertahan.
117 ijazah dibebaskan pada tahap awal
Jumlah ijazah yang telah ditebus itu menjadi capaian awal program Pemprov DKI bersama BAZNAS Bazis DKI. Pramono menyebut anggaran untuk periode pertama mencapai sekitar Rp 500 juta. Ia meminta program tidak berhenti setelah penyaluran tahap awal.
“Jadi ijazah yang tertahan apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang 2 tahun pun saya minta untuk dibantu,” kata Pramono, seperti dikutip detikcom.
Pernyataan itu menegaskan bahwa lamanya ijazah disimpan sekolah bukan syarat untuk menentukan warga bisa mengajukan bantuan atau tidak. Fokus program, berdasarkan keterangan yang tersedia, adalah membantu warga Jakarta yang belum mampu menebus dokumen tersebut.
Pramono berharap penanganan program dapat diselesaikan sebelum 100 hari kerja. Harapan itu disampaikan ketika tahap pertama telah berjalan. Namun, angka 117 ijazah dan anggaran lebih dari Rp 500 juta yang disebutkan merupakan capaian awal, bukan keterangan bahwa seluruh ijazah yang tertahan di Jakarta sudah tertangani.
Pengajuan melalui Suku Dinas Pendidikan
Warga yang hendak mengusulkan bantuan diminta menyampaikan pengajuan melalui Suku Dinas Pendidikan sesuai wilayah administrasi tempat tinggalnya. Pengajuan itu harus disertai dokumen persyaratan. Informasi yang diberitakan detikcom tidak merinci daftar dokumen tersebut, sehingga warga perlu memastikan persyaratan langsung kepada Sudin Pendidikan setempat.
Jalur melalui Sudin menjadi informasi praktis yang perlu diperhatikan calon pemohon. Keterangan yang tersedia tidak menyebut adanya pendaftaran melalui sekolah secara langsung, kanal daring, atau batas waktu pengajuan. Karena itu, warga sebaiknya menghubungi instansi wilayahnya untuk memperoleh petunjuk yang berlaku, termasuk kelengkapan berkas dan proses verifikasi.
Program ini ditujukan kepada warga Jakarta dan tidak membedakan ijazah yang baru tertahan maupun yang sudah lama. Tidak ada keterangan dalam laporan mengenai batas nominal bantuan untuk setiap pemohon atau besaran tunggakan yang dapat ditanggung. Rincian seperti itu perlu dikonfirmasi kepada pelaksana sebelum warga mengajukan permohonan.
Keterangan tersebut penting agar istilah “pemutihan” tidak disalahartikan sebagai bantuan otomatis tanpa proses. Pemohon tetap perlu menyampaikan usulan beserta dokumen yang diminta. Adapun keputusan dan mekanisme penanganan lebih lanjut berada pada instansi pelaksana.
KJP dan bantuan ijazah dalam agenda pendidikan
Video 20detik menempatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemutihan ijazah sebagai upaya Pemprov DKI untuk mendukung cita-cita kemerdekaan. Namun, informasi yang tersedia mengenai program ijazah tidak menguraikan hubungan teknisnya dengan KJP. Keduanya disebut dalam konteks upaya pemerintah daerah, sementara rincian yang dijelaskan dalam laporan berfokus pada penebusan ijazah.
Pendekatan tersebut menyoroti dua kebutuhan yang berbeda. KJP disebut sebagai salah satu program pendidikan Pemprov DKI, sedangkan bantuan pemutihan ijazah secara khusus menangani dokumen kelulusan yang belum dapat diambil karena persoalan biaya. Tanpa keterangan lebih lanjut, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa penerima KJP otomatis berhak mendapat bantuan penebusan ijazah.
Bagi warga yang membutuhkan, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan ke Suku Dinas Pendidikan wilayahnya dan memeriksa kelengkapan dokumen. Pemprov DKI menyatakan program akan berlanjut setelah tahap pertama; target yang disampaikan Pramono saat itu adalah penyelesaian sebelum 100 hari kerja.
