Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI setelah dua periode berada di posisi tersebut. Ia menyebut keputusan itu sebagai upaya membuka ruang regenerasi di pimpinan lembaga, bukan langkah yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Surat pengunduran diri Hidayat, yang dikenal dengan inisial HNW, disampaikan pada 31 Oktober 2026. Dalam keterangan pada Rabu, 11 November, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa proses pembahasan di internal MPR berlangsung dalam beberapa tahap sebelum permohonannya diterima.
Keputusan tersebut tidak membuat Hidayat meninggalkan MPR sepenuhnya. Ia masih menjadi anggota lembaga itu karena tetap menjabat sebagai anggota DPR RI. Perubahan utamanya adalah ia tidak lagi berada di jajaran pimpinan MPR.
Surat dibahas dalam dua rapat pimpinan
Menurut laporan Liputan6, permohonan Hidayat pertama kali dibicarakan dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Pimpinan lembaga kemudian memerlukan waktu untuk menelaahnya, sebab pengunduran diri seorang wakil ketua dinilai sebagai kejadian yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.
Pembahasan berlanjut pada rapat berikutnya, Selasa, 10 November. Setelah rapat itu, permohonan Hidayat diterima. Ia merujuk urutan tanggal tersebut untuk menjelaskan bahwa keputusannya telah berjalan sebelum isu pemakzulan Gibran ramai diperbincangkan.
“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat.
Kronologi itu menjadi bagian dari penjelasan Hidayat atas spekulasi yang menghubungkan pengunduran dirinya dengan isu politik tersebut. Ia mengatakan suratnya sudah diserahkan pada akhir Oktober, lalu dibahas pimpinan MPR pada awal November. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa alasan yang mendasari keputusan itu adalah regenerasi, bukan perkembangan terkait wakil presiden.
Keinginan melepas jabatan sudah disampaikan sebelumnya
Hidayat mengatakan keinginan untuk tidak lagi menempati kursi pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul pada periode 2019-2024. Saat itu, ia meminta agar tidak kembali ditugaskan di posisi tersebut, tetapi PKS tetap memilihnya sebagai wakil ketua.
Permintaan serupa kembali ia sampaikan pada 2024. Namun, partai kembali memberi kepercayaan kepadanya untuk duduk dalam pimpinan MPR. Setelah menjalani dua periode, Hidayat menilai sudah waktunya ada figur lain yang melanjutkan tugas di posisi itu.
“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” ujarnya.
PKS menyetujui permohonan tersebut dan menunjuk Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti Hidayat. Surat yang ditujukan kepada Ketua MPR juga ditembuskan kepada Presiden PKS. Setelah menerima permohonan itu, partai menggelar pembahasan internal untuk menentukan pengganti sekaligus penugasan berikutnya bagi Hidayat.
Hidayat akan fokus pada diplomasi parlemen
Usai melepas jabatan pimpinan MPR, Hidayat direncanakan lebih berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai anggota DPR. PKS berencana menugaskannya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, lembaga yang menangani hubungan dan kerja sama parlemen dengan pihak internasional.
Hidayat mengaitkan penugasan itu dengan pengalamannya dalam diplomasi parlemen. Perhatian terhadap kerja sama antarnegara dan dukungan bagi kemerdekaan Palestina termasuk bagian dari kiprahnya yang ia sebut relevan dengan tugas BKSAP.
Peralihan jabatan tersebut juga tidak mengubah status keanggotaannya di MPR. Hidayat menjelaskan bahwa anggota DPR secara otomatis merangkap sebagai anggota MPR. Karena itu, ia tetap berada di lembaga tersebut, tetapi tanpa tanggung jawab sebagai wakil ketua.
Untuk mengisi kursi yang ditinggalkan, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada PKS atau fraksi partai itu agar nama pengganti diajukan. Pergantian selanjutnya mengikuti mekanisme kelembagaan MPR, termasuk pengambilan sumpah jabatan bagi wakil ketua yang baru. Sementara itu, PKS telah menentukan Sohibul Iman sebagai calon pengganti Hidayat.
