Tiga petinggi dua perusahaan di Kalimantan Selatan dan Tengah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin setelah penyidik pajak menuntaskan perkara dugaan manipulasi perpajakan. Perbuatan yang disangkakan kepada mereka diperkirakan merugikan pendapatan negara Rp11,55 miliar.
Ketiga tersangka berinisial RN dan MWN dari PT WAR serta MHL dari PT LBS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menyerahkan mereka pada 27-29 Oktober 2026. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, perkara tersebut mencakup dua rangkaian dugaan pelanggaran. Penyidik mengaitkan RN dan MWN dengan dugaan penggunaan dokumen pajak tanpa transaksi yang sebenarnya melalui PT WAR. Sementara itu, MHL menghadapi sangkaan dalam perkara PT LBS, termasuk dugaan penyampaian laporan pajak yang tidak benar atau tidak lengkap.
Dua perkara, dua nilai kerugian
Dalam perkara PT WAR, MHL disebut membantu MWN, yang menjabat komisaris, dan RN, direktur perusahaan. Mereka diduga bersama-sama menerbitkan atau menggunakan dokumen perpajakan yang tidak didukung transaksi nyata. Dokumen yang dimaksud meliputi faktur pajak serta bukti pemungutan, pemotongan, atau setoran pajak.
Dugaan perbuatan terkait PT WAR terjadi pada masa pajak September hingga Desember 2022. Penyidik memperkirakan tindakan dalam perkara ini mengurangi pendapatan negara sebesar Rp3.311.871.118. Atas sangkaan tersebut, ketiga orang itu dijerat Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Perkara kedua menyangkut PT LBS. MHL, yang disebut sebagai direktur perusahaan itu, diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterangan dengan isi tidak benar maupun tidak lengkap. Ia juga disangka menerbitkan atau menggunakan dokumen pajak yang tidak bertumpu pada transaksi sebenarnya.
Perbuatan yang dikaitkan dengan PT LBS berlangsung selama masa pajak Januari sampai Desember 2022. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp8.238.491.884. Jika kedua angka kerugian itu dijumlahkan, totalnya Rp11.550.363.002, atau sekitar Rp11,55 miliar.
Ancaman pidana dan tahap penanganan
Untuk perkara PT LBS, MHL disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf a dalam aturan perpajakan. Dasar hukum yang disebut penyidik merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam perkara PT WAR, pasal yang disangkakan juga berkaitan dengan penggunaan faktur atau bukti perpajakan yang tidak didasarkan pada transaksi nyata. Ketentuan yang dirujuk ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Para tersangka terancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Ancaman dendanya paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ketentuan tersebut merupakan ancaman pidana dalam perkara yang disangkakan, bukan putusan pengadilan terhadap para tersangka.
Dengan berkas berstatus P-21 dan penyerahan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, penanganan perkara telah memasuki tahap penuntutan. Informasi yang disampaikan DJP belum memuat jadwal sidang ataupun keterangan mengenai perkembangan persidangan berikutnya.
DJP sebut pidana sebagai upaya terakhir
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Anton Budhi Setiawan mengatakan penegakan hukum di wilayahnya mengacu pada asas ultimum remedium, yakni menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Penanganan perkara ini, menurut DJP, dilakukan bersama Koordinator Pengawas PPNS Polda Kalimantan Selatan.
“Proses penegakan hukum terhadap Wajib Pajak ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) sekaligus menjadi sarana edukasi, khususnya bagi Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah,” kata Anton Budhi Setiawan.
Anton juga mengingatkan bahwa sistem perpajakan Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Karena itu, ia meminta laporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara benar, jelas, serta lengkap.
Kasus ini memperlihatkan dua bentuk dugaan pelanggaran dalam periode pajak yang sama, tetapi melibatkan perusahaan dan rincian perbuatan yang berbeda. Setelah pelimpahan berkas, proses selanjutnya berada pada kejaksaan dan pengadilan untuk menguji sangkaan serta bukti yang diajukan.
