Persoalan pembayaran sopir truk pengangkut 2,4 juta genteng dari Majalengka membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mendapat teguran dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. KDM mengaku bingung karena urusan teknis pembayaran, menurutnya, bukan ditangani langsung oleh gubernur.
Masalah itu mencuat pada Minggu, 8 November 2026, saat Ara hendak melepas armada pengangkut genteng untuk program Gentengisasi. Sejumlah sopir menolak berangkat. Mereka menyampaikan bahwa upah belum diterima, meski kegiatan pelepasan berlangsung di hadapan para pejabat.
Menurut laporan detikcom, protes tersebut membuat Bupati Majalengka Eman Suherman dan jajarannya menemui para sopir untuk membahas pembayaran. Petugas juga mulai mendata sopir dan kernet yang belum memperoleh upah. Peristiwa itu kemudian memunculkan perbedaan penjelasan tentang siapa yang menangani persoalan di lapangan dan apa yang menyebabkan pembayaran tertahan.
Protes sopir berujung teguran kepada KDM
Ara meminta kepastian langsung dari para sopir mengenai pembayaran mereka. Sebelumnya, ia mendapat laporan dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa urusan tersebut sudah beres. Setelah mendengar keluhan sopir, Ara mengingatkan KDM agar memastikan keadaan di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan bawahannya.
“Harus dicek Pak KDM, jangan gampang percaya dengan anak buah,” ujar Ara.
KDM tersenyum saat teguran itu disampaikan. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, ia menjelaskan bahwa biasanya persoalan teknis seperti ini ditangani Sekretaris Daerah Jawa Barat bersama bupati di wilayah terkait. Ia hadir untuk memberikan sambutan, bukan mengurus pembayaran sopir secara langsung.
“Bingungnya apa? Gubernur kaitannya apa sama bayar sopir truk,” kata KDM dalam video yang dikutip detikcom pada Kamis, 12 November 2026.
Penjelasan KDM tidak menampik adanya masalah pembayaran. Namun, ia mempertanyakan kaitan langsung jabatannya dengan urusan tersebut. Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, yang turut hadir dalam video bersama Eman dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, kemudian memaparkan kendala administrasi yang diketahui saat acara berlangsung.
Surat jalan dan tujuan pengiriman belum tuntas
Herman mengatakan dirinya baru mengetahui persoalan sopir ketika acara pelepasan berlangsung. Para sopir belum menerima surat jalan, sementara kelengkapan administrasi pengiriman belum terpenuhi. Menurut penjelasannya, koperasi menahan dokumen karena khawatir genteng tidak sampai kepada penerima yang dituju.
Kendala lain berkaitan dengan proses Pemilihan Terbuka Toko (PTT) di sejumlah daerah tujuan distribusi. Herman menyebut masih ada kabupaten yang belum menyelesaikan proses tersebut, terutama Bogor. Ketidakjelasan sasaran pengiriman membuat administrasi armada ikut tersendat.
Program Gentengisasi itu, menurut Herman, berjalan dengan skema business to business antarpelaku usaha. Pemerintah daerah berperan membina usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat. Dengan skema tersebut, persoalan pengiriman dan pembayaran berlangsung di tengah urusan usaha serta administrasi yang perlu diselesaikan oleh pihak terkait.
Eman menjelaskan pinjaman modal Rp 3 miliar digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Ia menyatakan biaya pengiriman armada telah diperhitungkan dan dana untuk membayar sopir sudah tersedia. Masalahnya, kata dia, berkaitan dengan administrasi tujuan karena beberapa sasaran pengiriman belum jelas.
Ratusan armada telah berangkat dari Majalengka
Data Kementerian PKP yang disampaikan pada Minggu malam menunjukkan 482 dari total 600 truk telah menerima pembayaran. Upah juga sudah diberikan kepada 482 sopir dan 482 kernet. Sisa pembayaran disebut akan dituntaskan dalam sepuluh hari ke depan.
Pada pukul 23.12 WIB, 482 truk tercatat sudah meninggalkan Majalengka menuju tujuan masing-masing. Angka itu memberi gambaran bahwa sebagian besar armada dapat melanjutkan perjalanan setelah pendataan dan pembayaran dilakukan, meski penyelesaian untuk sopir yang tersisa masih menjadi pekerjaan lanjutan.
Belum semua genteng dapat dikirim dengan lancar selama tujuan distribusi dan administrasinya belum dipastikan. Pemerintah daerah dan pihak usaha terkait masih perlu menuntaskan proses tersebut, bersamaan dengan penyelesaian upah sopir yang belum dibayar.
