Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dicopot setelah penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran memicu keluhan dan kritik publik. Polri menyatakan empat personel telah diperiksa dan dinonaktifkan, sementara penanganan perkara pidana serta dugaan pelanggaran etik berjalan bersamaan.
Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Andhika dialihkan menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri. Kursi Kapolres Sukoharjo kemudian diisi AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Boyolali.
Informasi pencopotan disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). DetikNews melaporkan, Polri menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat. Trunoyudo juga menyampaikan penyesalan atas keluhan dan trauma yang dirasakan santriwati serta pengasuh pesantren.
Penggeledahan untuk menyelidiki perusakan warung
Peristiwa yang menjadi pangkal polemik berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Polisi menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo untuk mendalami perkara pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro. Perkara warung itu terjadi pada September 2026.
Namun, pelaksanaan penggeledahan memunculkan keberatan. Laporan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati dan ustazah ikut beredar dan memicu sorotan terhadap cara aparat menjalankan tindakan tersebut. Polri menyatakan keluhan dari pihak yang terdampak telah didengar, tetapi dugaan yang muncul masih berada dalam pemeriksaan.
Dalam pernyataan yang diberitakan Suara.com, Trunoyudo mengatakan mutasi tersebut mencakup tiga perwira menengah dan salah satunya berkaitan dengan pergantian Kapolres Sukoharjo. Perubahan jabatan itu tidak menghentikan pemeriksaan terhadap anggota yang bertugas dalam penanganan kasus.
Propam memeriksa empat pejabat kepolisian
Selain Andhika, pemeriksaan Propam Mabes Polri mencakup Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP. Keempatnya dinonaktifkan selama proses berjalan. Polri menyebut pemeriksaan dilakukan di tingkat Mabes Polri, sebagai tindak lanjut atas polemik di lapangan.
Trunoyudo menggambarkan penonaktifan itu sebagai bentuk tanggung jawab institusi dan moral atas peristiwa yang terjadi. Meski demikian, status tersebut bukan hasil akhir pemeriksaan. Polri menyebut proses etik masih didalami oleh Propam, sementara proses penegakan hukum terkait perkara di wilayah Polda Jawa Tengah tetap berlangsung.
Dengan demikian, ada dua jalur yang perlu dibedakan. Pemeriksaan etik menilai tindakan personel, sedangkan penyidikan di wilayah Jawa Tengah berkaitan dengan perkara yang menjadi alasan penggeledahan. Polri belum menyampaikan hasil akhir dari kedua proses tersebut.
Muhammadiyah menyoroti perlindungan santriwati
Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut mengkritik tindakan aparat. Menurut organisasi itu, penggeledahan yang melibatkan santriwati di bawah umur perlu memperhatikan prosedur hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Muhammadiyah juga menilai penggunaan senjata laras panjang dan pendekatan yang dianggap militeristik dapat menimbulkan tekanan bagi penghuni pesantren.
Organisasi tersebut menyoroti pula waktu penggeledahan yang berlangsung dini hari serta penyitaan barang pribadi, yang dinilai berpotensi menyentuh hak privasi. Muhammadiyah meminta pemulihan psikologis bagi anak-anak terdampak dengan dukungan lembaga perlindungan saksi dan korban, psikolog, serta lembaga perlindungan anak.
Muhammadiyah juga mendesak pemeriksaan independen oleh Komnas HAM dan meminta pencopotan Kapolda Jawa Tengah serta personel lain yang dinilai terlibat. Desakan itu disampaikan di tengah proses internal Polri yang masih berlangsung.
Polri menyatakan menghormati pesantren sebagai lembaga pendidikan agama dan mengatakan kritik masyarakat menjadi perhatian. Perhatian berikutnya tertuju pada hasil pemeriksaan Propam dan perkembangan perkara di Polda Jawa Tengah, termasuk bagaimana dugaan dampak terhadap santriwati ditindaklanjuti.
