Mahkamah Agung meminta masyarakat ikut menyampaikan informasi mengenai rekam jejak calon hakim yang lolos seleksi administrasi untuk Tahun Anggaran 2026. Badan Pengawasan MA menginstruksikan seluruh satuan kerja peradilan agar menyebarluaskan pemberitahuan uji publik, sehingga informasi itu dapat dijangkau aparatur maupun masyarakat umum.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Kepala Badan Pengawasan MA Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Rakyat Merdeka News melaporkan, surat itu ditujukan kepada sejumlah pejabat di lingkungan MA serta pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.
Uji publik ini menyusul pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan calon hakim dari kalangan pegawai negeri sipil MA dan badan peradilan di bawahnya. Masyarakat diminta memberikan masukan atau pendapat tentang para peserta yang telah dinyatakan lolos tahap tersebut.
Pengadilan diminta memasang pengumuman di situs
Untuk memperluas penyebaran informasi, setiap satuan kerja diminta menampilkan materi uji publik pada situs web masing-masing. Bentuknya dapat berupa gambar atau banner, termasuk tampilan pop-up dan carousel, dengan penempatan yang mudah terlihat oleh pengunjung.
Materi publikasi disediakan melalui tautan yang dicantumkan dalam surat, yakni bit.ly/UjiPublikCakim2016. Pengadilan juga diminta memastikan materi tersebut tidak hanya menjadi tampilan informasi. Banner harus dilengkapi tautan aktif yang membawa pengunjung ke laman uji publik resmi MA.
Laman yang dituju berada di siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik. Dengan cara itu, pengumuman yang dipasang pada situs satuan kerja dapat mengarahkan masyarakat ke kanal resmi untuk mengetahui dan menyampaikan masukan terkait proses tersebut.
Instruksi ini mencakup seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia. Surat Kepala Badan Pengawasan MA juga ditujukan kepada Sekretaris MA, Panitera MA, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan lembaga tersebut, serta ketua atau kepala pengadilan di dua tingkat peradilan.
Masukan berkaitan dengan rekam jejak peserta
Tujuan penyebarluasan bukan sekadar memberitahukan adanya tahapan seleksi. Badan Pengawasan berharap partisipasi publik dapat membantu menghimpun informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak calon hakim. Masukan itu menjadi bagian dari pengawasan atas pengadaan calon hakim tahun anggaran mendatang.
Pengumuman yang menjadi dasar uji publik hanya mencakup peserta yang telah melewati seleksi administrasi. Karena itu, permintaan masukan masyarakat berlangsung setelah hasil tahap tersebut diumumkan, bukan sebagai pengganti proses seleksi administrasi yang sudah dilakukan.
Peran pengadilan dalam instruksi ini adalah memastikan informasi uji publik tersedia dan mudah diakses melalui kanal daring masing-masing. Sementara itu, masyarakat menjadi pihak yang dapat menyampaikan pendapat mengenai calon yang namanya masuk dalam kelompok peserta lolos administrasi.
Penggunaan tautan yang dapat diklik juga membuat jalur menuju laman resmi lebih langsung. Pengunjung tidak perlu mencari sendiri alamat uji publik setelah membaca banner. Namun, surat yang diberitakan tidak merinci batas waktu penyampaian pendapat, jenis dokumen pendukung, ataupun kriteria penilaian masukan masyarakat.
Kanal resmi menjadi tujuan penyampaian informasi
Keberadaan halaman khusus di sistem pengawasan MA menyediakan titik akses bagi publik yang ingin menelusuri uji publik calon hakim 2026. Masyarakat dapat membuka laman tersebut melalui alamat yang ditautkan pada materi pengumuman di situs pengadilan.
Instruksi penyebaran itu sekaligus menempatkan satuan kerja peradilan sebagai penghubung informasi antara MA dan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, banner perlu terlihat dan tautannya berfungsi sebagaimana diminta Badan Pengawasan.
Rangkaian uji publik berlangsung setelah pengumuman hasil administrasi, sementara proses pengadaan calon hakim masih menjadi perhatian pengawasan MA. Langkah berikutnya bagi satuan kerja adalah memasang materi pada situs masing-masing dan mengarahkan pengunjung ke kanal resmi yang telah ditentukan.
