Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan di Klaten dan Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. KPK menyebut perkara ini memiliki lima klaster dugaan korupsi, termasuk dugaan pemberian uang kepada oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 20 orang dari unsur penyelenggara negara, aparatur sipil negara Pemkab Klaten, dan pihak swasta. Penyidik juga menyita uang tunai yang jumlah sementara diperkirakan sekitar Rp 1 miliar. Uang itu masih dihitung saat KPK menyampaikan keterangan awal.
Hamenang menjalani pemeriksaan di Markas Polres Klaten bersama sejumlah pihak lain yang ditangkap di wilayah tersebut. Sementara itu, mereka yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pemeriksaan di Klaten, Hamenang dan beberapa orang lainnya dibawa ke Jakarta pada Kamis malam dan tiba di gedung KPK pada Jumat pagi.
Lima klaster dugaan korupsi di Klaten
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan pemberian uang dari bupati kepada oknum BPK yang berkaitan dengan proses audit pemerintah kabupaten. KPK menyebut dugaan tersebut menjadi bagian dari lima klaster perkara yang sedang diusut. Rincian seluruh klaster belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Di luar dugaan terkait audit, KPK juga menelusuri kemungkinan penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Klaten. Dugaan itu disebut berhubungan dengan proyek pengadaan barang dan jasa, urusan perizinan, serta penerimaan lain dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Penangkapan yang melibatkan berbagai unsur itu menunjukkan penyidik tengah menelusuri hubungan antara pihak pemerintah daerah, auditor, dan swasta. Namun, dugaan tersebut masih dalam proses hukum. KPK belum memerinci peran masing-masing orang yang diamankan dalam operasi itu.
Sehari setelah OTT, KPK menyatakan telah menggelar perkara dan menaikkan penyelidikan di Klaten ke tahap penyidikan. Sesuai ketentuan hukum acara pidana, lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
PDI-P menunggu proses hukum, pelayanan diminta tetap berjalan
Hamenang merupakan kader PDI-P. Menanggapi penangkapannya, Sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah Sumanto menyatakan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan meminta agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, serta berkeadilan.
DPD PDI-P Jawa Tengah juga akan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat agar partai mengambil langkah penegakan integritas. Sanksi organisasi, kata Sumanto, dapat diproses sesuai mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan partai apabila Hamenang terbukti bersalah.
Di tingkat pemerintahan daerah, Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Ia menyatakan dirinya bersama jajaran OPD akan terus melayani masyarakat sembari menghormati proses hukum yang berlangsung. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menyebut roda pemerintahan dapat tetap berjalan dengan dukungan sekretaris daerah, wakil bupati, dan perangkat daerah lainnya.
Pengusutan berlanjut di tengah sorotan terhadap audit
Kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena kepala daerah ikut diamankan, tetapi juga karena dugaan keterlibatan auditor negara dalam proses pemeriksaan keuangan. KPK masih perlu mengurai aliran uang, hubungan para pihak, dan kaitan dugaan pemberian dengan hasil audit maupun urusan pemerintahan lainnya.
Untuk saat ini, informasi mengenai lima klaster tersebut masih terbatas pada keterangan awal KPK. Perkembangan penyidikan akan menentukan siapa yang dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana dugaan praktik tersebut berlangsung. Sementara proses itu berjalan, keberlangsungan pelayanan publik di Klaten tetap menjadi perhatian penting bagi warga.
