Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan pedoman tarif ojek online (ojol) untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital itu akan menjadi acuan bagi perusahaan platform dalam menyusun tarif, bukan penetapan harga langsung oleh pemerintah.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah mempertimbangkan empat hal dalam merancang formula tersebut: peningkatan penghasilan pengemudi, perlindungan terhadap risiko kerja, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keberlangsungan perusahaan penyedia layanan. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan kepentingan para pihak dalam ekosistem tetap diperhitungkan.
Komdigi telah berdiskusi dengan perwakilan pengemudi ojol, perusahaan platform, serta kementerian dan lembaga terkait. Menurut Nezar, formula tarif perlu menjaga agar pengemudi memperoleh penghasilan yang lebih baik tanpa mendorong harga layanan menjadi terlalu mahal bagi pengguna.
Tarif harus mempertimbangkan pengemudi dan konsumen
Nezar mengingatkan, kenaikan harga yang berlebihan bisa berpengaruh pada jumlah pesanan. Jika konsumen mengurangi penggunaan layanan, penghasilan pengemudi pun berpotensi ikut terdampak. Karena itu, pemerintah menilai penyusunan formula tidak dapat hanya berfokus pada satu kelompok.
“Yang pasti, kita ingin pengemudi, platform, maupun konsumen mendapatkan harga yang adil (fair) dan semuanya bisa tumbuh dengan baik. Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit,” ujar Nezar.
Di sisi lain, tarif juga harus memperhitungkan kemampuan perusahaan platform untuk menjalankan layanan. Nezar mengatakan pemerintah turut melihat apakah harga yang ditetapkan memungkinkan perusahaan membiayai operasionalnya. Jika biaya operasional tidak tertopang, keberlangsungan platform dan kesehatan ekosistem transportasi digital dapat terganggu.
Pertimbangan itu membuat penyusunan pedoman tarif berada di antara beberapa kepentingan yang saling berkaitan. Tarif yang lebih tinggi dapat membantu memperhitungkan biaya dan risiko pengemudi, tetapi pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap harga yang dibayar konsumen dan jumlah pesanan.
Pengantaran barang berbeda dari layanan penumpang
Komdigi tidak serta-merta menyamakan formula pengantaran barang dan makanan dengan layanan antarpenumpang. Nezar menjelaskan bahwa karakter layanan, risiko, dan komponen biaya yang ditanggung pengemudi berbeda. Barang yang dikirim pun beragam dari sisi berat maupun bentuk pengantarannya.
Perbedaan tersebut menjadi alasan mekanisme tarif barang dan makanan tidak otomatis mengikuti pola batas atas dan batas bawah yang diterapkan pada layanan pengantaran orang. Dengan demikian, pedoman yang disusun perlu memperhitungkan karakter khusus pengiriman, bukan sekadar menyalin formula untuk perjalanan penumpang.
“Risiko pengantaran barang dan makanan berbeda dengan mengantar orang. Biaya transportasi untuk barang dan makanan juga tidak sama,” kata Nezar.
Dalam prosesnya, Komdigi mendalami sejumlah komponen pembentuk tarif. Di antaranya struktur biaya transportasi, pola layanan, serta algoritma yang digunakan masing-masing platform untuk menentukan harga. Bahan-bahan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pedoman disusun.
Pedoman, bukan penetapan tarif langsung
Nezar menegaskan bahwa aturan yang disiapkan akan berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan penyedia layanan pengantaran barang dan makanan. Pemerintah tidak menetapkan satu angka tarif yang harus diberlakukan semua platform.
“Pedoman. Bukan kita menentukan tarifnya, tetapi pedoman untuk membuat tarifnya,” ujar Nezar.
Perbedaan ini menempatkan perusahaan platform sebagai pihak yang menyusun tarif layanan dengan mengacu pada pedoman pemerintah. Sementara itu, formula yang dirancang Komdigi diarahkan agar memperhatikan biaya dan risiko pengemudi, harga bagi konsumen, serta keberlanjutan operasional perusahaan.
Aturan turunan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Namun, bahan yang disampaikan Komdigi belum memuat besaran tarif atau rincian formula yang akan diterapkan. Pemerintah masih mendalami komponen yang relevan untuk layanan pengantaran barang dan makanan.
Ketika pedoman rampung, tantangannya adalah memastikan pertimbangan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tarif yang adil dan tetap menjaga layanan dapat digunakan konsumen. Besaran serta penerapan formula nantinya akan menjadi perhatian pengemudi, pengguna, dan perusahaan platform.
