Pemerintah berencana mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027, tetapi aturan baru itu tidak akan berlaku mulai Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan mengenai besaran dan pelaksanaannya belum rampung.
Artinya, pekerja belum bisa memastikan berapa batas penghasilan yang nantinya terbebas dari penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pemerintah juga belum menyampaikan angka pengganti untuk batas yang berlaku sekarang. Seperti diberitakan CNN Indonesia, pengumuman Airlangga disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
“Pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru kita berlakukan,” kata Airlangga.
Besaran baru belum diumumkan
Airlangga menyatakan perubahan PTKP direncanakan berlangsung pada tahun depan. Namun, pernyataan itu belum disertai rincian nilai batas baru ataupun tanggal mulai penerapan. Ia hanya memastikan kebijakan tersebut tidak langsung berjalan pada awal 2027 karena pemerintah masih membahasnya.
Dengan demikian, rencana perubahan belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang sudah berlaku. Pemerintah masih perlu menuntaskan pembahasan sebelum angka dan waktu penerapan dapat diketahui. Bagi pekerja, informasi yang tersedia sejauh ini baru menyangkut arah kebijakan dan perkiraan waktu, bukan besarnya penghasilan yang akan dikecualikan.
PTKP menjadi komponen yang mengurangi penghasilan neto dalam penghitungan pajak yang harus dibayar seseorang. Karena itu, perubahan batasnya dapat memengaruhi dasar perhitungan PPh orang pribadi. Namun, besarnya dampak bagi pekerja akan bergantung pada angka yang nantinya ditetapkan pemerintah, sementara angka tersebut belum diumumkan.
Buruh mengusulkan batas Rp7,5 juta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendorong agar batas PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan. Usulan itu berangkat dari penilaian bahwa ambang yang berlaku saat ini, Rp4,5 juta per bulan, sudah tidak sejalan dengan perkembangan upah minimum di sejumlah daerah.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kenaikan upah minimum membuat lebih banyak pekerja berada di atas batas tersebut. Ia mengaitkan usulan kenaikan PTKP dengan ruang bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli.
Selisih antara batas saat ini dan angka yang diajukan serikat pekerja mencapai Rp3 juta per bulan. Angka Rp7,5 juta itu merupakan usulan KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan pemerintah. Belum ada keterangan dalam pengumuman Airlangga bahwa pemerintah menyepakati angka tersebut atau akan menggunakan usulan itu sebagai dasar penetapan.
Upah di sejumlah daerah jadi dasar desakan
KSPI membandingkan batas PTKP yang berlaku dengan upah minimum di beberapa wilayah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi, menurut data yang dikutip dalam laporan, berada di kisaran Rp5,9 juta di Karawang dan Bekasi. Sementara itu, UMK DKI Jakarta disebut sekitar Rp5,8 juta.
Perbandingan itu menjadi alasan serikat pekerja meminta ambang bebas pajak dinaikkan. Menurut mereka, pekerja dengan penghasilan yang mengikuti tingkat upah minimum di kawasan tersebut dapat berada di atas batas PTKP Rp4,5 juta. Usulan Rp7,5 juta dimaksudkan untuk menyesuaikan batas itu dengan kondisi upah yang mereka soroti.
Meski demikian, penetapan angka tetap berada dalam pembahasan pemerintah. Keterangan Airlangga belum menjelaskan apakah usulan serikat pekerja akan dipertimbangkan, bagaimana proses pembahasan berikutnya, atau kapan keputusan final diumumkan. Hal yang sudah dipastikan hanya rencana perubahan pada 2027 dan penerapan yang tidak dimulai pada Januari.
Pekerja dan pemberi kerja masih perlu menunggu ketentuan resmi sebelum menghitung perubahan kewajiban pajak berdasarkan batas baru. Sampai pemerintah menyelesaikan pembahasan, batas Rp7,5 juta tetap berstatus usulan, sedangkan tanggal efektif dan nilai PTKP hasil perubahan belum ditetapkan.
