Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memeriksa secara acak laporan emiten mengenai saham beredar di publik dan pihak terafiliasi. Pengawasan itu menyusul evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang masih memberi catatan negatif pada kebijakan valuta asing dan kelancaran arus informasi di pasar modal Indonesia.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/2026). Menurut dia, dari 18 kategori yang digunakan MSCI untuk mengklasifikasikan pasar, mayoritas indikator Indonesia sudah memperoleh penilaian positif.
Sepuluh kategori dinilai telah memenuhi kriteria sepenuhnya. Enam lainnya dinilai memenuhi ketentuan, tetapi masih memiliki ruang perbaikan. Dua kategori tersisa mendapat penilaian negatif. Rincian itu disampaikan Jeffrey sebagaimana diberitakan IDX Channel.
Catatan tersebut tidak seluruhnya dapat ditangani langsung oleh bursa. Persoalan kebijakan valuta asing atau devisa, kata Jeffrey, berada di luar kewenangan otoritas pasar modal. Sementara itu, isu arus informasi bersinggungan langsung dengan keterbukaan dokumen perusahaan tercatat.
Informasi berbahasa Inggris masih jadi perhatian
MSCI menyoroti masih adanya dokumen atau pengumuman emiten yang belum tersedia dalam bahasa Inggris. Bagi investor global yang mengandalkan informasi perusahaan untuk menilai pasar, ketersediaan dokumen dalam bahasa yang dapat mereka akses menjadi bagian dari kelancaran arus informasi.
BEI kembali mengingatkan perusahaan tercatat agar menyampaikan keterbukaan informasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jeffrey menyebut kewajiban penyampaian informasi dwibahasa itu telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Ia merujuk pada ketentuan yang sudah ada sejak 2022 atau 2023, tanpa merinci nomor peraturan dalam keterangan yang dilaporkan.
Masalah bahasa bukan satu-satunya pekerjaan yang diminta BEI dari emiten. Bursa juga mengingatkan perusahaan agar melaporkan data free float, yakni saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik, serta rincian pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi secara akurat. Kedua jenis data itu menjadi bagian dari informasi perusahaan yang perlu disampaikan dengan benar.
BEI akan menguji laporan perusahaan tercatat
Untuk mendorong kepatuhan, BEI telah mengirim surat pengingat kepada seluruh perusahaan tercatat pada pekan sebelum pernyataan Jeffrey. Bursa kemudian berencana melakukan pemeriksaan acak terhadap laporan yang masuk. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengecek ketepatan data free float dan daftar pihak terafiliasi.
Jeffrey menyatakan direksi dapat dikenai tindakan tegas apabila pemeriksaan menemukan laporan yang tidak benar atau manipulasi data. Artinya, tanggung jawab atas akurasi informasi tidak berhenti pada proses administrasi perusahaan. BEI menyebut jajaran direksi yang bertanggung jawab akan menjadi sasaran tindakan jika terjadi pelanggaran.
Rangkaian pengingat dan pemeriksaan itu menyasar aspek yang dapat dibenahi oleh perusahaan maupun bursa, berbeda dari persoalan kebijakan devisa yang berada di luar kewenangan otoritas pasar modal. Namun, pelaksanaan kewajiban keterbukaan dan pelaporan tetap menjadi bagian dari upaya menjawab evaluasi MSCI.
Penilaian MSCI memiliki arti bagi cara investor global melihat akses informasi dan kondisi pasar suatu negara. Dalam kasus Indonesia, catatan yang disampaikan BEI mencakup dua ranah berbeda: kebijakan valas dan ketersediaan informasi perusahaan dalam bahasa Inggris. Perbaikan pada aspek yang berada dalam jangkauan emiten akan bergantung pada kepatuhan masing-masing perusahaan, sedangkan isu valas memerlukan penanganan di luar lingkup bursa.
Untuk saat ini, langkah konkret yang diumumkan BEI adalah pemeriksaan acak terhadap laporan emiten. Bursa belum menyebut jadwal pelaksanaan maupun jumlah perusahaan yang akan diperiksa. Jeffrey menegaskan tindakan terhadap direksi akan diambil bila pemeriksaan menemukan data yang tidak sesuai.
