Harga tandan buah segar (TBS) sawit untuk pekebun mitra plasma di Riau naik Rp40,45 per kilogram pada periode 28 Oktober hingga 3 November 2026. Untuk tanaman berumur sembilan tahun, harga tertinggi ditetapkan Rp3.785,87 per kilogram, meningkat 1,08 persen dari periode sebelumnya.
Angka itu merupakan harga penetapan tim provinsi, bukan jaminan harga yang diterima setiap pekebun di tingkat transaksi. Kualitas buah, biaya angkut, serta kebijakan pabrik dapat memengaruhi nilai pembelian aktual, sebagaimana dicatat InfoSAWIT.
Kenaikan ditopang harga CPO dan inti sawit
Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan penguatan harga jual minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit menjadi pendorong kenaikan TBS plasma. Penjelasan itu disampaikan di Pekanbaru, seperti diberitakan Sawit Indonesia.
Penetapan harga dilakukan oleh Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau dalam rapat pada Selasa, 27 Oktober 2026. Hasilnya tercatat dalam keputusan Nomor 40/TPH TBS-X/2026 dan berlaku mulai Rabu, 28 Oktober, sampai Selasa, 3 November.
InfoSAWIT melaporkan rata-rata tertimbang harga CPO untuk periode penjualan 19–25 Oktober berada di Rp15.112,11 per kilogram. Harga rata-rata tertimbang kernel atau inti sawit tercatat Rp12.828,81 per kilogram. Dalam perhitungan harga TBS, tim juga menetapkan Indeks K sebesar 93,69 persen dan nilai cangkang Rp14,73 per kilogram.
Rincian komponen yang diberitakan ANTARA berbeda. Untuk plasma, ANTARA menyebut harga jual CPO naik Rp116,36 menjadi Rp15.130,75 per kilogram, sementara kernel bertambah Rp339,06 menjadi Rp12.875 per kilogram. Perbedaan angka itu muncul karena laporan tersebut menyajikan rincian harga komoditas dengan keterangan periode dan dasar penghitungan tersendiri. Angka harga TBS plasma yang disebut ANTARA tetap sama, yakni Rp3.785,87 per kilogram untuk umur sembilan tahun.
Harga pekebun swadaya juga bertambah
Pada pekan yang sama, harga TBS bagi petani swadaya Riau juga naik. ANTARA melaporkan kenaikannya sebesar Rp60,43 per kilogram atau 1,64 persen, sehingga harga tertinggi untuk tanaman berumur sembilan tahun mencapai Rp3.739,83 per kilogram.
Dengan demikian, harga penetapan kelompok plasma berada Rp46,04 per kilogram di atas harga swadaya untuk kelompok umur dan periode yang diberitakan. Kedua kelompok sama-sama menikmati kenaikan, tetapi besar kenaikannya berbeda. Untuk plasma, kenaikan yang diumumkan sebesar Rp40,45 per kilogram, sedangkan swadaya bertambah Rp60,43.
Defris Hatmaja, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, mengaitkan kenaikan harga bagi petani swadaya dengan penguatan CPO dan kernel. ANTARA juga melaporkan bahwa harga CPO untuk perhitungan swadaya naik Rp252,41 menjadi Rp15.130,75 per kilogram dan kernel bertambah Rp186,80 menjadi Rp12.875 per kilogram.
Perbedaan harga antara plasma dan swadaya mencerminkan adanya penetapan tersendiri untuk masing-masing kelompok pekebun. Angka Rp3.785,87 bukan harga rata-rata untuk seluruh petani sawit di Riau, melainkan harga tertinggi dalam kelompok mitra plasma pada umur tanaman sembilan tahun.
Penetapan mengacu aturan pembelian TBS
Harga plasma periode ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian TBS produksi pekebun mitra. Sawit Indonesia juga menyebut penetapan tersebut merujuk Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.
Perhitungan juga memperhatikan ketentuan mengenai nilai cangkang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020. Aturan itu mengatur tata cara penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun di provinsi tersebut. Nilai yang ditetapkan tim menjadi acuan transaksi untuk pekebun mitra plasma selama masa berlaku keputusan.
Namun, harga yang diterima pekebun bisa berbeda dari patokan tersebut. Mutu TBS, biaya transportasi, kebijakan perusahaan atau pabrik, dan kondisi transaksi menjadi faktor yang dapat memengaruhi pembayaran di lapangan. Karena itu, angka penetapan provinsi perlu dibaca sebagai acuan, bukan nilai bersih yang otomatis diterima setiap petani.
Perhatian pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berikutnya tertuju pada tata kelola penetapan harga. Defris, seperti dikutip ANTARA, menyebut pembenahan proses itu didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Harga yang berlaku untuk transaksi plasma pada pekan ini tetap mengacu pada keputusan tim hingga 3 November 2026.
