Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga 2027. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong calon pembeli mempercepat transaksi karena mengurangi biaya awal, meski pengamat mengingatkan keringanan pajak saja belum cukup untuk mengatasi persoalan daya beli dan akses pembiayaan.
Insentif yang dalam beberapa tahun terakhir rutin diumumkan pemerintah pada akhir tahun itu berlaku untuk pembelian rumah dengan nilai tertentu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, fasilitas PPN DTP yang saat ini berjalan akan diteruskan pada 2027.
Dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/9/2026), Airlangga menyebut PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar. Untuk rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar, fasilitas diberikan atas bagian harga sebesar Rp 2 miliar.
Insentif PPN DTP mendorong pembelian rumah
Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim menilai pembebasan pajak dapat mendorong konsumen melakukan transaksi. Pengurangan pengeluaran, menurut dia, menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat yang sudah memiliki kemampuan membeli rumah, tetapi masih menunda keputusan.
Pandangan serupa disampaikan Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto. Insentif yang memiliki batas waktu bisa membuat konsumen khawatir kehilangan kesempatan, sehingga pembelian rumah berpotensi dipercepat.
Besarnya penghematan juga dapat terasa signifikan. Mengutip laman Pajakku, pembeli rumah seharga Rp 2 miliar yang memanfaatkan PPN DTP bisa menghemat pengeluaran hingga Rp 220 juta.
“Insentif ini memang bisa mengurangi biaya awal yang harus dikeluarkan konsumen dan pada akhirnya ini membantu mendorong keputusan pembelian rumah terutama bagi konsumen yang memang sudah memiliki kemampuan untuk membeli, tapi masih menunda transaksi,” kata Ferry.
Namun, manfaat tersebut tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat mampu membeli hunian. Konsumen yang cicilan bulanannya masih terlalu berat dibandingkan pendapatan tetap akan kesulitan mengambil keputusan, sekalipun pajaknya ditanggung pemerintah.
Pengembang berharap kebijakan berlanjut
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyambut baik perpanjangan insentif. Ia berharap kebijakan itu tidak berhenti pada 2027 dan dapat diteruskan sampai kondisi sektor properti membaik.
“Kita bersyukur ya atas upaya pemerintah terus mempertahankan PPN DTP. Kalau perlu ditambah lagi berlakunya jangan cuma sampai 2027, tapi terus mungkin sampai properti ini membaik,” ujar Ari.
Menurut Ari, dampak insentif tidak hanya dirasakan segmen rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 300 juta, tetapi juga pasar hunian komersial. Ia menilai transaksi rumah bernilai besar dapat memberi dorongan lebih cepat terhadap angka penjualan properti.
Ari mencontohkan, penjualan satu rumah komersial seharga Rp 5 miliar setara dengan nilai penjualan puluhan rumah subsidi. Karena itu, ia tidak keberatan bila insentif juga menjangkau rumah komersial, selama fasilitasnya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Deddy Indrasetiawan mengambil sikap berbeda soal cakupan harga. Ia menilai batas rumah hingga Rp 5 miliar perlu dikaji kembali karena insentif untuk segmen tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah.
Deddy mengusulkan agar dukungan lebih difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut dia, konsumen rumah komersial memiliki kemudahan lebih besar dalam memenuhi persyaratan pembelian, sedangkan calon pembeli rumah subsidi menghadapi sejumlah ketentuan, termasuk terkait Sertifikat Laik Fungsi.
Keringanan pajak perlu didukung akses pembiayaan
Para pengamat menilai tantangan pasar perumahan tidak hanya terletak pada harga rumah. Yunus merujuk Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia Triwulan II 2026, yang mencatat kenaikan harga bahan bangunan, suku bunga KPR, persoalan perizinan, uang muka, dan perpajakan sebagai tantangan pengembangan serta penjualan rumah primer.
Karena itu, Yunus mendorong kombinasi kebijakan yang menjawab hambatan tersebut. Ferry menambahkan, dukungan perlu menyentuh kemampuan mencicil dan akses pembiayaan, antara lain melalui bunga KPR yang lebih terjangkau dan stabil, tenor yang fleksibel, serta bantuan uang muka secara selektif.
Ferry juga menilai akses kredit perlu diperluas bagi masyarakat yang sebenarnya mampu membayar, tetapi belum memenuhi kriteria perbankan konvensional. Menurutnya, masih ada jarak antara harga rumah, pendapatan masyarakat, dan akses terhadap pembiayaan.
PPN DTP dapat membantu mempersempit jarak itu, tetapi belum menyelesaikan seluruh persoalan. Ke depan, efektivitas kebijakan akan bergantung pada kemampuannya berjalan bersama pembiayaan yang lebih terjangkau dan penyediaan rumah yang sesuai dengan kemampuan pasar.
