Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan tidak berwenang membatalkan transaksi gadai saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), yang dikaitkan dengan akuisisi PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh kelompok usaha Haji Isam. Di tengah kontroversi transaksi tersebut, bursa meminta perusahaan tercatat memenuhi ketentuan keterbukaan informasi pasar modal.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, aturan mengenai boleh atau tidaknya kredit dengan jaminan saham berada di ranah perbankan. Adapun tugas bursa dalam persoalan ini berfokus pada kewajiban perusahaan menyampaikan informasi kepada publik.
BEI batasi peran pada keterbukaan informasi
Jeffrey menyampaikan sikap itu pada Senin (19/10/2026). Menurut dia, BEI telah meminta keterbukaan informasi terkait transaksi gadai saham tersebut. Namun, permintaan itu tidak berarti bursa memiliki kuasa untuk menilai atau membatalkan hubungan kredit antara pihak-pihak yang terlibat.
“Terkait keterbukaan informasi, kami sudah memintanya. Selebihnya, tentu itu merupakan pengaturan di perbankan, terkait boleh atau tidaknya transaksi seperti itu,” kata Jeffrey.
Pernyataan tersebut memisahkan dua aspek yang menjadi sorotan dalam transaksi itu. Kewajiban emiten untuk membuka informasi kepada pasar menjadi perhatian BEI, sedangkan penilaian atas penggunaan saham sebagai jaminan kredit merupakan kewenangan sektor perbankan.
Dengan pembagian peran tersebut, BEI tidak menyatakan transaksi itu benar atau keliru. Penjelasan Jeffrey terbatas pada batas kewenangan bursa: meminta perusahaan tercatat memenuhi aturan keterbukaan, bukan mengambil keputusan atas transaksi kreditnya.
Gadai JARR dan PGUN dikaitkan dengan akuisisi BYAN
Kontroversi muncul karena saham JARR dan PGUN disebut menjadi jaminan dalam transaksi dengan Bank Mandiri yang berada di balik akuisisi BYAN. Kedua perusahaan tersebut merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia, sementara transaksi yang disorot melibatkan kredit dengan agunan berupa saham.
Informasi yang disampaikan BEI tidak merinci nilai kredit, jumlah saham yang dijaminkan, ketentuan pinjaman, maupun tahapan akuisisi BYAN. Karena itu, rincian tersebut tidak dapat disimpulkan dari penjelasan bursa. Fokus keterangan resmi yang tersedia adalah pada keterbukaan informasi emiten dan pembagian kewenangan antara bursa dengan sektor perbankan.
Penegasan batas kewenangan itu penting bagi investor yang memantau perkembangan transaksi. Informasi yang diminta bursa dapat membantu publik memahami hal-hal yang disampaikan perusahaan tercatat, tetapi tidak menggantikan penilaian otoritas perbankan mengenai kepatuhan transaksi kredit.
Kebijakan lain BEI menyasar integritas indeks
Pada hari yang sama, BEI juga mengumumkan rencana mengeluarkan seluruh saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dari penghitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kebijakan ini merupakan inisiatif tersendiri untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal.
Jeffrey mengatakan saham yang masuk kategori HSC tetap dapat diperdagangkan. Namun, pergerakan harganya tidak lagi memengaruhi IHSG. Menurut BEI, langkah itu diharapkan membuat indeks memberikan gambaran pergerakan pasar yang lebih wajar, dengan mempertimbangkan potensi risiko pada saham-saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi.
Pengumuman mengenai HSC tersebut tidak mengubah penjelasan bursa soal gadai saham JARR dan PGUN. Dalam dua perkara itu, ruang lingkup yang disebut BEI berbeda: kebijakan indeks ditujukan pada kredibilitas IHSG, sedangkan transaksi yang dikaitkan dengan akuisisi BYAN ditangani melalui kewajiban keterbukaan informasi dan aturan perbankan.
Informasi emiten menjadi perhatian investor
Bagi pelaku pasar, perkembangan berikutnya akan bergantung pada informasi yang disampaikan perusahaan tercatat serta penanganan transaksi oleh pihak berwenang di sektor perbankan. BEI telah menyatakan permintaan keterbukaan informasi, tetapi belum memberikan rincian mengenai isi atau hasil pemenuhan permintaan tersebut.
Investor dapat mencermati pengumuman resmi emiten untuk memperoleh keterangan yang terverifikasi, sembari membedakan informasi pasar modal dari penilaian atas fasilitas kredit. Di tengah sorotan terhadap agunan saham dan akuisisi BYAN, kejelasan informasi menjadi kunci agar publik memahami risiko dan perkembangan transaksi tanpa mencampuradukkan kewenangan lembaga.
